KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menjadi sorotan usai pernyataannya yang kontroversial soal kendaraan berplat luar daerah, khususnya dari Aceh. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Bobby terlihat menghentikan sebuah truk berpelat BL (Aceh) dan meminta agar kendaraan tersebut segera mengganti platnya menjadi plat BK (Sumut).
Aksi itu terjadi saat Bobby dan rombongannya melakukan pengecekan jalan di kawasan Kabupaten Langkat. Dalam video yang tersebar luas, Bobby menghampiri sopir truk dan menegaskan pentingnya mengganti plat nomor agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah Sumut.
BACA JUGA: Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Masih Rendah, Target PAD 2025 Rp7,2 Triliun Terancam Tak Tercapai
“Abang kan kerja di Sumatera Utara, jadi platnya harus BK supaya pajaknya untuk Sumut,” ujar salah satu anggota rombongan Bobby, seperti dilansir jaringannews.com, Minggu (28/9/2025).
Sopir truk sempat menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah pemberian orang tuanya, namun Bobby menanggapi dengan menegaskan bahwa pemilik kendaraan harus diberi tahu mengenai imbauan ini.
“Kan biar bosmu tau, kalau tidak bosmu tidak tau,” kata Bobby Nasution.
BACA JUGA: Wagub Aceh Tandatangan MoU Keringanan Pajak Untuk Penyandang Disabilitas
Reaksi Masyarakat Aceh: Ketidakadilan dan Potensi Konflik Antarwilayah
Pernyataan dan tindakan Bobby itu langsung memicu gelombang kritik, terutama dari masyarakat Aceh. Banyak netizen menganggap sikap tersebut diskriminatif dan menyulut ketegangan antarwilayah.
Salah satu akun Instagram mengomentari tajam. “Ya udah Pak Bobby Nasution, suruh semua orang Medan yang cari makan di Aceh pakai plat BL juga. Di Aceh tuh banyak banget plat BK!” ujar netizen.
Komentar tersebut disukai dan dibagikan ratusan kali, dengan lebih dari 150 komentar lain yang mengkritik keras langkah sang gubernur.
BACA JUGA: Optimalisasi Pajak Daerah, Pemprov Sumut Teken PKS dengan DJP dan DJPK Kemenkeu RI
Dituding Bermuatan Politis
Sebagian masyarakat dan pengamat bahkan menilai pernyataan Bobby bermuatan politis. Di tengah hubungan yang kerap sensitif antara Sumut dan Aceh, kebijakan seperti ini dinilai bisa memperkeruh suasana dan memicu ketegangan yang tidak perlu.
“Kalau memang niatnya meningkatkan pendapatan daerah, kenapa hanya Aceh yang disorot? Kendaraan Sumut juga banyak beroperasi di Aceh tanpa perlakuan serupa,” tulis salah satu warganet.
BACA JUGA: Wali Kota Tanjungbalai Resmi Luncurkan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor 2025, Targetkan Peningkatan PAD
Pajak Kendaraan dan Keadilan Antarwilayah
Isu ini membuka kembali perdebatan lama soal distribusi pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Banyak daerah memang mengimbau agar kendaraan yang beroperasi di satu provinsi menggunakan plat lokal, agar pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak “lari” ke daerah lain. Namun, pendekatan yang dilakukan perlu mempertimbangkan aspek sosial dan hubungan antardaerah. (KSC)
