KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkap kisah dramatis di balik upaya reformasi distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Dalam pidatonya saat menutup Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Prabowo menceritakan bagaimana dirinya memangkas 145 aturan rumit yang selama ini menghambat penyaluran pupuk langsung ke petani.
Tak hanya soal birokrasi, Prabowo juga membeberkan adanya permintaan “jatah proyek” dari oknum kader Partai Gerindra sendiri. Mereka disebut-sebut mencoba melobi Menteri Pertanian agar distribusi pupuk yang dipangkas dari 27.000 distributor lama, dialihkan menjadi milik kader partai.
“Ada kader Gerindra datang ke Menteri Pertanian, bilang kalau bisa 27.000 itu diganti saja kader Gerindra. Saya bilang, enggak ada itu!” tegas Prabowo disambut tepuk tangan peserta Munas.
Prabowo menyoroti betapa ruwetnya distribusi pupuk bersubsidi sebelum dilakukan reformasi. Ia menyebut ada 145 peraturan yang harus ditandatangani, yang justru membuka celah penyimpangan dan kebocoran pupuk.
“Tadinya harus tanda tangan ini, tanda tangan itu. Habis itu pupuknya hilang entah ke mana,” kata Prabowo. “Sekarang pupuk sampai ke petani.”
Meski diperingatkan akan kehilangan dukungan dari 27.000 distributor lama, Prabowo tetap bersikukuh melaksanakan pemangkasan itu. Ia menegaskan keberpihakan pada petani adalah prioritas, bukan pada elite bisnis atau politik.
“Saya tanya, petani ada berapa? Sekitar 30 juta KK, berarti sekitar 100 juta orang. Jadi menang mana, 27.000 atau 100 juta?” katanya tegas.
Lebih jauh, Prabowo juga menyentil soal distribusi pupuk yang selama ini dikuasai pihak-pihak yang terafiliasi politik, termasuk keluarga kepala daerah dan tim sukses.
“Saya tahu itu distributor ponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya. Maaf ya, kita ini sudah lama jadi orang Indonesia,” ujarnya, menyinggung praktik nepotisme yang kerap terjadi.
BACA JUGA: Kejati Sumut Amankan DPO Dugaan Kasus Korupsi Pupuk Curah Rp.7,2 M
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pupuk bersubsidi adalah hak petani, bukan alat politik, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai mana pun.
“Mau petani milih PKS, Demokrat, itu hak mereka. Politik itu di kotak suara. Jangan ada kader yang cari kesempatan. Saya sudah perintahkan, enggak ada yang main-main lagi,” tandasnya. (KSC)
