KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan resmi menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Floodway Sei Sikambing–Belawan, yang digadang-gadang menjadi solusi banjir di Kota Medan. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penyimpangan dalam prosesnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Fajar Syah Putra, SH, MH, membenarkan pihaknya telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas (Sprint Tug) untuk melakukan penyelidikan awal terhadap proyek tersebut.
“Ya. Hari ini Sprint Tug sudah saya tandatangani dan perintahkan Kasi Intelijen untuk memimpin penyelidikan,” ujar Fajar kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).
BACA JUGA: SMSI Pusat Beri Anugerah Sahabat Pers 2025 Ke Kejari Medan
Menurut Fajar, penyelidikan ini setelah pihaknya menindaklanjuti pemberitaan media dalam beberapa waktu terakhir. Sprint Tug tersebut menjadi dasar bagi Kejari untuk mengumpulkan data dan keterangan awal sebelum menentukan apakah kasus ini akan naik ke tahap penyelidikan (Sprinlid) atau penyidikan (Sprindik).
Dalam pelaksanaannya, penyelidikan akan mencakup pengumpulan informasi, wawancara dengan pihak terkait, pemeriksaan lapangan, serta permintaan dokumen proyek.
Proyek Floodway Sei Sikambing-Belawan Sarat Kejanggalan
Proyek Floodway Sei Sikambing–Belawan merupakan program strategis Pemerintah Kota (Pemko) Medan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution pada 2024. Proyek ini diharapkan menjadi solusi utama penanggulangan banjir di Medan. Namun, di balik ambisi besar itu, muncul sejumlah kejanggalan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan.
Dari hasil laporan dan pemberitaan, ditemukan dugaan masalah pada proses tender yang tidak transparan, keterlambatan pekerjaan, hingga ganti rugi lahan yang belum tuntas.
Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek sebesar Rp81,98 miliar dimenangkan oleh PT Runggu Prima Jaya (RPJ) dengan penawaran Rp65,59 miliar, atau turun hampir 20 persen dari nilai awal.
Pengamat anggaran Elfenda Ananda menyebutkan, penurunan harga yang signifikan ini memicu tanda tanya bagi publik.
BACA JUGA: Kejari Karo Selesaikan Kasus Penganiayaan Kekasih di Berastagi Melalui Restorative Justice
“Penurunan harga sebesar Rp16,3 miliar dari HPS perlu dicurigai bukan sebagai bukti efisiensi, melainkan indikasi potensi masalah mutu pekerjaan atau praktik lelang tidak sehat,” ujar Elfenda, Minggu (2/11/2025).
Elfenda juga menyoroti persoalan pembebasan lahan. Jika benar dana Rp56,5 miliar sudah disiapkan Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) sejak tahun anggaran 2024, maka seharusnya pembebasan lahan selesai sebelum pekerjaan dimulai.
Elfenda menegaskan, tanggung jawab pengawasan dan realisasi anggaran berada di tangan Wali Kota Medan.
“Artinya, Wali Kota Medan Bobby Nasution bertanggung jawab untuk memastikan realisasi anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
BACA JUGA: Kejari Asahan Tahan Seorang Oknum Polisi Atas Dugaan Perdagangan Sisik Trenggiling
Sejumlah Pejabat Akan Diperiksa
Berdasarkan data yang dihimpun, rapat pembahasan ganti rugi proyek tersebut digelar pada 12 Juni 2024. Rapat itu dipimpin oleh Sekretaris Dinas Perkim saat itu, Melvi Marlabayana, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting seperti Kepala BBWS Sumatera II, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kabag Hukum, Camat Medan Selayang, Lurah Asam Kumbang, serta perwakilan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).
Berbagai pihak kini mendesak Kejari Medan untuk memeriksa semua pejabat terkait, termasuk Melvi Marlabayana dan Alexander Sinulingga, yang pada saat itu menjabat sebagai Kadis Perkim Cikataru Pemko Medan.
Saat ini, Alexander Sinulingga telah diangkat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution sebagai Kadis Pendidikan Sumut, sementara Melvi Marlabayana kini menjabat Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas.
Manfaat Penting Floodway Sei Sikambing-Belawan
Floodway adalah istilah teknik sipil dan hidrologi yang digunakan untuk menggambarkan saluran atau jalur buatan yang dirancang untuk mengalirkan kelebihan air saat banjir. Tujuannya adalah mencegah genangan atau banjir di area pemukiman, perkotaan, atau lahan produktif.
Fungsi utama floodway untuk mengalirkan air dari sungai, danau, atau waduk ketika kapasitas normal saluran air sudah terlampaui. Selain itu, floodway juga dapat mengurangi tekanan pada tanggul atau sistem drainase utama, dan melindungi pemukiman, fasilitas publik, dan infrastruktur penting dari kerusakan akibat banjir.
BACA JUGA: Kejari Sebut Sudah Pulbaket Terkait Pengerusakan Mobil Dinas DPRD Tapteng
Berdasarkan bentuk dan tipe, floodway dapat berupa kanal terbuka, sungai buatan, atau jalur tanah rendah yang diarahkan agar air meluap ke area yang aman. Floodway sering dilengkapi tanggul kecil, gorong-gorong, atau pintu air untuk mengatur aliran.
Floodway Sei Sikambing-Belawan di Medan dibangun untuk mengalirkan air berlebih dari Sungai Sei Sikambing menuju muara di kawasan Belawan agar banjir di Kota Medan bisa dikurangi. (KSC)
