KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh rumah tangga di Indonesia terhubung dengan layanan air perpipaan pada tahun 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai menghadiri Water Town Hall Meeting di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Target 100 persen akses air perpipaan ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita harus memastikan kuantitas air cukup baik di musim kemarau maupun hujan, serta kualitasnya terjamin. Kami menargetkan pada tahun 2045, 100 persen rumah tangga di Indonesia sudah terkoneksi air perpipaan,” ujar AHY.
Menurut AHY, akses air bersih bukan sekadar layanan dasar, melainkan fondasi ketahanan nasional. Pemerintah ingin memastikan ketersediaan air yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Program ini sejalan dengan visi besar pembangunan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa di sektor pangan, energi, dan air.
“Air adalah fondasi kehidupan dan pembangunan. Tanpa pengelolaan air yang baik, mustahil kita bisa mencapai ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
AHY mengungkapkan, Indonesia menghadapi empat tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya air yang dirangkum dalam kerangka “Warung Jamu”: Waktu – Ketersediaan air harus terjaga sepanjang musim, baik kemarau maupun hujan. Ruang – Distribusi air belum merata antarwilayah. Jumlah – Pasokan harus mencukupi kebutuhan domestik, industri, dan pertanian dan Mutu – Kualitas air wajib memenuhi standar kesehatan.
Ia menekankan bahwa persoalan air tidak lagi bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas dan ketahanan nasional.
Untuk mencapai target ambisius 2045, pemerintah akan melakukan sinkronisasi anggaran dan proyek strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dinilai krusial agar pembangunan infrastruktur air tidak berjalan sendiri-sendiri dan tumpang tindih.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga mendorong skema pembiayaan kreatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan jaringan air perpipaan di berbagai daerah.
Tak hanya membangun jaringan baru, revitalisasi infrastruktur lama juga menjadi prioritas.
“Revitalisasi infrastruktur lama yang bocor atau tidak berfungsi juga menjadi prioritas agar efisiensi penggunaan air meningkat,” tegas AHY.
Kebocoran jaringan distribusi air di berbagai daerah selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pelayanan air perpipaan. Modernisasi sistem eksisting dinilai sama pentingnya dengan ekspansi jaringan baru.
Water Town Hall Meeting perdana di Kemenko Infrastruktur menjadi forum strategis lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, akademisi, lembaga riset, serta mitra internasional.
BACA JUGA: Kemnaker Jatuhkan Denda Rp4,48 Miliar ke 12 Perusahaan Pelanggar Aturan TKA
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria serta Utusan Khusus PBB untuk Isu Air Retno Marsudi, bersama kalangan akademisi dan mitra pembangunan lainnya.
Kolaborasi multipihak ini diharapkan mampu memperkuat inovasi, pendanaan, serta tata kelola sektor air nasional.
Dengan target 100 persen akses air perpipaan pada 2045, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur air sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan jangka panjang nasional.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana akses air bersih yang merata dan berkualitas menjadi fondasi utama kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (KSC)
TIM REDAKSI
