KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pergantian direksi baru di BPJS Kesehatan menjadi momentum penting untuk melakukan transformasi menyeluruh tata kelola dan pelayanan jaminan kesehatan nasional.
Dinamika internal yang sempat mengkhawatirkan kini telah berhasil diatasi, dan kepemimpinan baru diyakini menjadi titik awal pembenahan struktural. Pernyataan ini disampaikan Menko Muhaimin dalam Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Pemutakhiran Data PBI-JK, yang dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala BPS, dan jajaran direksi BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan.
“Tentu ini semangat baru. Ini mumpung baru, kita set up lagi baru supaya tidak terulang lagi peristiwa yang pernah terjadi,” tegas Menko Muhaimin, Senin (23/2/2026).
Menko Muhaimin menekankan bahwa kunci penyehatan BPJS Kesehatan terletak pada politik anggaran yang tepat. Menurutnya, pembenahan dimulai dari ketepatan subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI), akurasi data, dan pilihan program yang efektif serta berkelanjutan.
BACA JUGA: Menko PMK Pratikno Hadiri Imlek 2026 dan Pelantikan Perhimpunan Fujian Indonesia
“Mari kita transform BPJS Kesehatan ini lebih maju lagi di tahun-tahun ini. Enggak ada defisit-defisit lagi. Kebijakan anggaran yang tepat, mulai dari PBI dengan subsidi dan data yang akurat. Lalu dimulai dengan pilihan-pilihan program yang tepat, diikuti dengan partisipasi, keterlibatan,” ujar Menko Muhaimin.
BPJS Kesehatan, menurut Menko, merupakan pola kerja gotong royong raksasa berbasis konstitusi, sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Semangat gotong royong ini harus terus diperkuat melalui partisipasi seluruh pihak dan penguatan rasa kepemilikan publik.
Salah satu agenda paling mendesak adalah pemutakhiran data peserta PBI-JK. Pemerintah telah memulai proses ground checking terhadap 11 juta data penerima manfaat, yang berlangsung selama dua bulan, melibatkan Kementerian Sosial dan BPS. Langkah ini bertujuan menghadirkan basis data presisi untuk mendukung kebijakan PBI-JK, yang saat ini melayani sekitar 96,8 juta jiwa.
Selain pembenahan data, Menko Muhaimin mendorong transformasi pelayanan BPJS Kesehatan agar tidak hanya menjalankan amanat konstitusi, tetapi juga menjadi lembaga asuransi sosial yang dipercaya publik. Pelayanan berbiaya tinggi seperti cuci darah dan pemasangan ring jantung yang telah dijamin menjadi bukti nyata manfaat program yang perlu disosialisasikan lebih luas.
“Kita terus harus membangun komitmen dari pengalaman-pengalaman itu sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. BPJS Kesehatan harus menjadi solusi risiko pembiayaan kesehatan yang selama ini membebani rakyat,” ujar Menko PM.
Menko Muhaimin menegaskan pemerintah akan segera mengundang Menteri Keuangan untuk menuntaskan pembiayaan PBI, dengan target keputusan strategis pada Maret 2026, guna memastikan penyehatan menyeluruh BPJS Kesehatan.
Dengan komitmen lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis transformasi BPJS Kesehatan akan berjalan efektif, menghadirkan sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan membanggakan bangsa. (KSC)
TIM REDAKSI
