KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, membuka Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan Tahun 2026 yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (12/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Asahan. Kegiatan dihadiri Kasdim 0208/Asahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan Pangihutan Manurung, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Kepala BPN Kabupaten Asahan, Pangihutan Manurung, menjelaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria dibentuk untuk mengoordinasikan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar berlangsung lebih tertib dan berkeadilan.
BACA JUGA: Bupati Asahan Minta IPDN Perluas Peluang Putra Daerah Jadi Calon Praja
Menurutnya, pelaksanaan reforma agraria juga diarahkan untuk mendukung penyelesaian berbagai sengketa dan konflik agraria. Dengan adanya koordinasi yang baik antarlembaga, persoalan pertanahan diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria ini menjadi wadah untuk mengoordinasikan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan, sekaligus mendukung penyelesaian sengketa dan konflik agraria,” ujar Pangihutan.
Ia menyampaikan, kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan dilaksanakan mulai Mei hingga November 2026. Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik, BPN Kabupaten Asahan mengharapkan dukungan dan bantuan Pemerintah Kabupaten Asahan serta seluruh pihak terkait.
Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan bahwa pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan cita-cita reforma agraria, khususnya dalam mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rianto, keberhasilan reforma agraria tidak dapat dicapai hanya oleh satu instansi. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Asahan, BPN, perangkat daerah, serta seluruh unsur yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria.
“Pelaksanaan Reforma Agraria ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan penataan agraria yang berkeadilan. Karena itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Rianto juga berharap rapat tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta agar forum tersebut mampu menghasilkan produk, kesepakatan dan langkah kerja yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan sepanjang 2026.
“Harapan kita, kegiatan Reforma Agraria ini bukan hanya acara seremonial semata, tetapi dapat menghasilkan produk dan kesepakatan yang nantinya menjadi arah kegiatan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan di tahun 2026,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rianto meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria untuk aktif melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan bidang kerja masing-masing.
Ia menekankan bahwa penataan pertanahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama dalam memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat menjawab persoalan di lapangan serta memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat.
BACA JUGA: Bupati Asahan Minta IPDN Perluas Peluang Putra Daerah Jadi Calon Praja
“Kepada perangkat daerah yang hadir dan tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan, saya meminta agar dapat mengoordinasikan penataan tersebut sesuai dengan bidang kerja masing-masing, demi mewujudkan tujuan-tujuan reforma agraria,” pungkasnya.
Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan Tahun 2026 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan doa, sambutan Kepala BPN Kabupaten Asahan, dan sambutan sekaligus pembukaan oleh Wakil Bupati Asahan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan bersama BPN dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, adil dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (KSC)
Reporter: Dinda Meyla Sari
