KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pengadilan Tinggi (PT) Medan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa kasus korupsi Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat. Putusan ini sekaligus memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan sebelumnya, khususnya terkait penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti.
Putusan banding tersebut tercantum dalam perkara Nomor: 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tertanggal 11 Agustus 2025. Dalam amar putusan yang dibacakan, majelis hakim menyatakan bahwa Alexander Halim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan, sesuai dengan dakwaan primair.
Sebagai konsekuensi hukum, Alexander Halim dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun serta diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.
Selain pidana pokok, pengadilan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550.
Pembayaran uang pengganti tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam batas waktu tersebut uang pengganti tidak dibayar, maka harta kekayaan milik terdakwa akan disita oleh jaksa untuk dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk menutupi jumlah uang pengganti, maka terdakwa akan dikenai pidana penjara tambahan selama 5 tahun.
Majelis hakim juga memerintahkan agar Alexander Halim tetap berada dalam tahanan untuk menjalani masa hukumannya. Selain itu, sejumlah barang bukti turut ditetapkan oleh pengadilan sebagai bagian dari pembuktian dalam kasus ini.
Barang-barang tersebut meliputi dokumen seperti Akta Jual Beli Nomor 77 dan 78/Tanjung Pura/2003, buku tanah hak milik Nomor 24–69 di Desa Tapak Kuda, serta buku tanah hak milik Nomor 99–102, 106, dan 108–116 di Desa Pematang Cengal. Sertifikat hak milik (SHM) tahun 1998 dan 2001 atas tanah-tanah tersebut juga disita.
Semua dokumen tersebut dibuat oleh PPAT Kabupaten Langkat, Wenny Aditya Kurniawan, SH. Menariknya, sebagian barang bukti juga tercatat digunakan dalam perkara terpisah dengan terdakwa lain.
Dalam keterangan resminya, Humas Pengadilan Tinggi Medan, Saut Tua Pasaribu, menyampaikan bahwa majelis hakim menerima permohonan banding dari kedua pihak dan menyatakan bahwa Alexander Halim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
“Pengadilan menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856 miliar. Jika tidak dibayar, akan dilakukan penyitaan atau diganti dengan pidana penjara tambahan selama lima tahun,” ujar Saut dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Putusan ini sekaligus memperkuat konstruksi dakwaan primair dan menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam catatan yuridis, langkah majelis hakim menetapkan pidana tambahan serta mekanisme pemulihan aset negara menjadi contoh penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi sistematis dengan kerugian negara dalam jumlah besar. (KSC)
REPORTER: Dody Ariandi
