KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penambahan anggaran untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) guna mendorong peningkatan jumlah tenaga medis di Indonesia. Uniknya, dana tambahan tersebut rencananya akan bersumber dari aset negara hasil sitaan kasus ekspor crude palm oil (CPO).
Usulan ini disampaikan Prabowo kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
BACA JUGA: Terkait Kasus Ekspor CPO: Kejagung Akan Serahkan Uang Sitaan Rp 13 Triliun ke Negara
“Mungkin Rp13 triliun yang diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP,” ujar Prabowo.
Prabowo merujuk pada dana yang dikembalikan ke negara oleh sejumlah perusahaan terkait kasus penyalahgunaan fasilitas ekspor CPO. Ia menilai dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi di sektor pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran.
BACA JUGA: Kemenkeu Buka Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 Tahap 2, Cek Jadwal & Syarat Lengkapnya di Sini!
Fokus pada Pendidikan Kedokteran, Atasi Krisis Dokter Nasional
Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan sektor kesehatan melalui pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter umum dan 70 ribu dokter spesialis.
“Negara maju seperti Jerman, Eropa Barat, dan Amerika Serikat kini banyak menarik dokter dari negara-negara lain karena mereka mampu membayar tinggi. Ini menjadi tantangan besar bagi kita,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah berencana menambah fakultas kedokteran, memperluas kapasitas mahasiswa, serta memberikan lebih banyak beasiswa LPDP khusus pendidikan kedokteran.
BACA JUGA: Batas Waktu Surat Rekomendasi LPDP 2025: Jangan Sampai Terlewat, Ini Penjelasannya!
35 Tahun Tak Cukup: Butuh Aksi Cepat Cetak Dokter Baru
Data terbaru menunjukkan Indonesia hanya mampu mencetak 12 ribu dokter umum dan 2.700 dokter spesialis setiap tahunnya. Dengan laju ini, kekurangan 70 ribu dokter spesialis baru akan terisi dalam waktu 35 tahun—terlalu lambat menurut Presiden.
“Selama 35 tahun baru terisi 70 ribu, maka dokter yang sekarang sudah tidak ada. Jadi kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak normatif,” tegas Prabowo saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di RS PON Mahar Mardjono, Jakarta Timur (26/8/2025).
Tahun ini, pemerintah juga menargetkan membuka 148 program studi baru, terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 subspesialis, serta 57 fakultas kedokteran untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter nasional.
BACA JUGA: Prabowo Cetak Sejarah: Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp757,8 Triliun, Terbesar Sepanjang Masa
Optimalisasi Dana Sitaan untuk Pendidikan: Strategi Efisiensi dan Inovasi
Langkah Prabowo mengalihkan dana sitaan kasus CPO untuk mendanai pendidikan tinggi strategis dinilai sebagai bentuk efisiensi anggaran yang inovatif.
Selain memperkuat kualitas SDM, kebijakan ini juga mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Jika terealisasi, kebijakan ini berpotensi menjadi model baru pemanfaatan dana sitaan negara untuk sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan teknologi. (KSC)
