KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Ancaman keamanan siber di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Sedikitnya 657.000 aktivitas serangan siber tercatat menghantam ruang digital Indonesia dalam kurun waktu 24 jam. Serangan tersebut tidak hanya menyasar sektor perbankan dan keuangan, tetapi juga instansi pemerintahan, manufaktur hingga infrastruktur strategis.
Data dashboard Live Threat Map FortiGuard Labs mencatat, sebanyak 657.000 aktivitas serangan berhasil diblokir dalam periode tersebut. Intensitas ancaman bahkan mencapai sekitar delapan serangan setiap detiknya.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah, lembaga negara, serta pelaku industri untuk memperkuat sistem pertahanan digital di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber.
Berdasarkan pemantauan pada pukul 13.37 WIB, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbesar dengan 262.000 aktivitas serangan.
BACA JUGA: Nusantara Youth Institute Gelar Diskusi Publik tentang Kesiapan Indonesia Hadapi Perang Siber
Selanjutnya, sektor pemerintahan mencatat sekitar 102.000 aktivitas serangan, disusul sektor manufaktur sebanyak 81.000 aktivitas.
Sementara itu, sektor teknologi mencatat 47.000 aktivitas, pendidikan 23.000, konstruksi 12.000, transportasi dan logistik 12.000, pertanian 10.000, serta sektor kesehatan sekitar 8.500 aktivitas serangan.
Eksploitasi Celah Sistem Jadi Ancaman Serius
Dari sisi jenis ancaman atau top threats, eksploitasi kerentanan Apache Log4j Error Log Remote Code Execution menjadi yang paling dominan dengan sekitar 379.000 kasus.
Ancaman berikutnya berasal dari React Server Components sebanyak 110.000 kasus. Kemudian GeoServer OGC dengan 26.000 kasus dan SolarWinds SUNBURST Backdoor sebanyak 25.000 kasus.
Selain itu, sejumlah kerentanan lain juga terdeteksi, termasuk SLP Register Service, produk Hikvision, Apache HTTP Server, hingga Atlassian Server.
Tingginya aktivitas ancaman tersebut menunjukkan bahwa celah keamanan pada perangkat lunak dan sistem digital masih menjadi salah satu pintu masuk yang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.
Tren ancaman ini juga tercermin dalam pemantauan global Kaspersky. Berdasarkan Live Threat Map Kaspersky, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-21 negara yang paling banyak menghadapi berbagai kategori deteksi ancaman siber.
Wamenkomdigi Sebut Penanganan Teknis Ranah BSSN
Menanggapi peningkatan ancaman tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai situasi terkini.
Menurut Nezar, penanganan teknis operasional dalam menanggulangi serangan siber merupakan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Saya cek dulu. Secara tanggung jawab dan fungsi kelembagaan, penanganan teknis operasional menanggulangi serangan siber adalah domain BSSN,” ujar Nezar saat dihubungi, Minggu.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ketua Tim Strategi Komunikasi dan Hubungan Media BSSN, Abdul Ghofur, terkait peningkatan ancaman tersebut telah dilakukan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban tertulis yang diberikan.
Pakar: Angka Serangan Siber Harus Disikapi Proporsional
Secara terpisah, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Pratama Persadha, mengingatkan agar angka yang muncul dalam dashboard pemantauan ancaman siber tidak ditafsirkan secara berlebihan.
Menurutnya, data dari Live Threat Map merupakan indikator intensitas aktivitas ancaman siber yang terdeteksi secara global, bukan ukuran mutlak bahwa seluruh aktivitas tersebut telah berhasil melakukan peretasan.
Aktivitas yang terdeteksi dapat berupa pemindaian kerentanan, percobaan eksploitasi, serangan brute force, aktivitas botnet, hingga komunikasi dengan infrastruktur berbahaya.
“Hal terpenting tidak hanya jumlah serangan, tetapi berapa banyak yang berhasil menembus pertahanan dan menimbulkan dampak,” tutur Pratama.
Ia juga mengakui tidak memiliki akses langsung terhadap telemetri internal FortiGuard maupun seluruh sensor nasional untuk mengonfirmasi angka tersebut secara independen.
Sebagai pembanding, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pernah mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025.
Mengapa Perbankan dan Pemerintah Menjadi Sasaran?
Pratama menjelaskan, tingginya serangan terhadap sektor perbankan merupakan hal yang dapat dipahami karena industri tersebut mengelola dana, identitas, serta aset keuangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Sementara itu, instansi pemerintahan menjadi sasaran karena menyimpan berbagai data strategis, mulai dari data kependudukan, perpajakan, kesehatan, hingga informasi yang memiliki nilai intelijen.
Serangan terhadap sistem pemerintahan juga berpotensi menimbulkan dampak luas, terutama terganggunya pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Salah satu persoalan yang masih dihadapi instansi pemerintah adalah belum meratanya tingkat kematangan keamanan siber.
Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, penggunaan sistem lama, lemahnya pengelolaan hak akses, serta fragmentasi pengelolaan teknologi informasi menjadi sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi.
Kondisi tersebut berpotensi membuat celah keamanan pada satu sistem dimanfaatkan untuk memasuki jaringan yang lebih luas.
Pemerintah Diminta Perkuat Pertahanan Digital
Untuk mengantisipasi ancaman yang semakin kompleks, Pratama mendorong pemerintah memperkuat pemantauan keamanan siber secara terintegrasi melalui BSSN, Security Operations Center (SOC), dan Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Pertukaran informasi mengenai ancaman siber juga perlu dilakukan secara cepat agar setiap indikasi serangan dapat diantisipasi sebelum menimbulkan kerugian lebih besar.
Selain itu, audit keamanan berkala, penanganan kerentanan, penerapan autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, serta pencadangan data yang terisolasi harus menjadi standar minimum pengamanan sistem digital.
Sektor perbankan juga diminta memperketat perlindungan layanan mobile banking, Application Programming Interface (API), layanan cloud, serta rantai pasok teknologi.
Penguatan sistem deteksi transaksi mencurigakan secara real time juga dinilai penting untuk mencegah pencurian dana dan penyalahgunaan identitas nasabah.
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Talenta Muda Kuasai Keamanan Siber dan AI Hadapi Ancaman Digital
Masyarakat Jangan Abaikan Ancaman Phishing dan Pencurian OTP
Di tengah meningkatnya ancaman digital, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan ruang siber.
Masyarakat diminta lebih waspada terhadap modus phishing, aplikasi palsu, pencurian kode OTP, serta rekayasa sosial yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Penggunaan autentikasi multifaktor dan kata sandi berbeda untuk setiap layanan digital juga perlu menjadi kebiasaan.
Lonjakan aktivitas serangan siber ini menjadi pengingat bahwa keamanan digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan teknologi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pengguna internet.
Dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital, penguatan sistem pertahanan siber menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi data, aset keuangan, pelayanan publik, dan keamanan nasional. (KSC)
