KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, angkat bicara soal viralnya foto dirinya bersama Menteri Kehutanan Raja Juli dan Azis Wellang, yang disebut sebagai tersangka kasus illegal logging di hutan Kalimantan.
Dalam keterangannya di DPR, Senin (8/9), Karding mengaku bertanggung jawab penuh atas pertemuan itu karena ia sendiri yang mengundang Raja Juli ke posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
“Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab penuh. Tidak ada salahnya Raja Juli,” tegas Karding kepada awak media sebelum menghadiri rapat di Komisi IX DPR RI.
Karding mengaku baru mengenal Muhammad Azis Wellang saat aktif di organisasi KKSS, tempat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan Azis sebagai Wakil Bendahara Umum.
BACA JUGA: Usai Dilantik Jadi Menteri P2MI, Mukhtarudin Siap Jalankan Asta Cita Prabowo-Gibran
“Saya aja baru kenal setelah jadi Sekjen KKSS. Setelah ada kejadian ini baru saya cari tahu profilnya,” ungkapnya.
Karding menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung sekitar 2-3 jam di posko KKSS. Awalnya ia berniat mengunjungi rumah Raja Juli, namun ditolak. Sebaliknya, Raja Juli memilih untuk datang langsung ke posko.
“Kami ngobrol di belakang, dua-tiga jam malam. Beliau jam 10 malam datang. Habis itu baru keluar, ya masih main domino, tiga pasang pengurus itu main,” ujar Karding.
Ia pun menyebut suasana pertemuan santai, bahkan menyindir dengan candaan:
“Sekali-sekali dong menteri pasangan dengan menteri, ya kita oke-oke aja.”
BACA JUGA: Presiden Prabowo Lantik Purbaya Yudhi Sadewa Gantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan
Muhammad Azis Wellang adalah Direktur Utama PT ABL, perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hutan tanaman industri. Pada 2024, PT ABL memiliki izin konsesi seluas 11.580 hektare. Namun, bersama PT GPB, mereka diduga menebang pohon di luar kawasan izin, menghasilkan sekitar 1.819 m³ kayu ilegal.
Akibat pembalakan liar ini, negara diperkirakan rugi Rp2,72 miliar. Azis pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Gakkum KLHK pada November 2024. (KSC)
