KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Politikus Partai Golkar, Mukhtarudin, resmi menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Meski belum menerima arahan teknis secara spesifik, Mukhtarudin menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas pemerintah, terutama Asta Cita yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran.
“Intinya, Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran harus kita sukseskan dan laksanakan sebaik mungkin. Karena tugas ke depan sangat berat, terutama menyangkut tenaga kerja migran. Ini pekerjaan rumah besar yang harus kita perhatikan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).
Mukhtarudin menyampaikan bahwa langkah awal yang akan ia ambil sebagai Menteri P2MI adalah melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan seluruh jajaran di kementeriannya. Evaluasi terhadap program-program sebelumnya juga akan menjadi fokus utama dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet, 5 Menteri Diganti dan 1 Kementerian Baru Dibentuk
“Program-program yang telah dilaksanakan oleh menteri sebelumnya tentu akan kita lanjutkan, khususnya yang sejalan dengan visi dan misi Asta Cita Presiden,” tegasnya.
Mukhtarudin merupakan salah satu dari lima menteri baru dalam reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Selain Menteri P2MI, posisi yang turut mengalami pergantian antara lain: Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Pemuda dan Olahraga
Langkah perombakan ini disebut sebagai upaya untuk memperkuat barisan kabinet dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan, terutama dalam mewujudkan visi Asta Cita yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, kemandirian ekonomi, dan perlindungan terhadap warga negara, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri.
BACA JUGA: Tak Ingin Rakyat Marah Lagi: Ini Daftar Lengkap Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI Terbaru 2025
Sebagai Menteri P2MI, Mukhtarudin akan bertanggung jawab atas perlindungan pekerja migran Indonesia di berbagai negara penempatan. Isu kekerasan, pemulangan, hingga peningkatan keterampilan TKI menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
“Perlindungan pekerja migran bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal diplomasi yang kuat dan pendekatan humanis. Kita harus pastikan pekerja kita dilindungi secara maksimal,” tutupnya. (KSC)








