KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – DPR RI resmi menghentikan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta perbulan bagi seluruh anggota dewan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 31 Agustus 2025, sebagai bentuk respons atas tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan efisiensi anggaran lembaga legislatif.
Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (5/9/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPR dalam merespons 17+8 Tuntutan Rakyat.
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR dan Moratorium Kunjungan ke Luar Negeri
Pangkas Fasilitas dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri
Selain itu, DPR juga melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan. Evaluasi menyeluruh juga dilakukan terhadap tunjangan dan fasilitas lainnya, termasuk biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, komunikasi, dan transportasi.
Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Terbaru 2025
Dalam kesempatan yang sama, DPR juga merinci struktur gaji pokok dan berbagai tunjangan yang masih diterima anggota dewan.
BACA JUGA: Status Nonaktif: Gaji dan Tunjangan Lima Anggota DPR Resmi Dihentikan
Gaji Pokok & Tunjangan Jabatan:
- Gaji Pokok: Rp 4.200.000
- Tunjangan Suami/Istri: Rp 420.000
- Tunjangan Anak: Rp 168.000
- Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000
- Tunjangan Beras: Rp 289.680
- Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000
- Total: Rp 16.777.680
Tunjangan Konstitusional dan Honorium:
- Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20.033.000
- Tunjangan Kehormatan: Rp 7.187.000
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan & Anggaran: Rp 4.830.000
- Honorarium Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000
- Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000
- Honorarium Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000
- Total Tunjangan Konstitusional: Rp 57.433.000
- Total Bruto: Rp 74.210.680
- Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950
- Take Home Pay: Rp 65.595.730
BACA JUGA: Warga Menggeruduk Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni, Terkait Tunjangan DPR dan Aksi Unjuk Rasa
Disepakati oleh 8 Fraksi: DPR Siap Lakukan Reformasi Internal
Penghapusan tunjangan perumahan ini disepakati dalam rapat pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, bersama delapan pimpinan fraksi di parlemen.
“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ungkap Puan dalam keterangan pers, Kamis (4/9/2025).
Langkah ini diambil setelah DPR menerima berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan reformasi kelembagaan, efisiensi anggaran, dan peningkatan transparansi.
BACA JUGA: PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR, Usai Rumah Mereka Digeruduk Massa
DPR juga menegaskan komitmen akan mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tegas Puan
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga mengatakan, sebagai wakil rakyat, anggota DPR RI akan berbebah diri.
“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” sambungnya.
BACA JUGA: Serukan Jarah Rumah Pejabat: Pemilik Akun TikTok Ditangkap Bareskrim Polri, Ini Sosok dan Modusnya
DPR Mulai Berbenah, Masyarakat Menunggu Konsistensi
Dengan dihapusnya tunjangan perumahan dan berbagai langkah reformasi lainnya, DPR diharapkan lebih fokus pada tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Masyarakat kini menantikan konsistensi implementasi kebijakan ini agar tidak berhenti di level wacana. (KSC)








