KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan menggelar Rapat Kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Senin (8/9/2025), di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Pansus, Lailatul Badri, A.Md., serta dihadiri anggota Pansus dan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI).
Dalam pembahasan tersebut, terungkap fakta mengejutkan: petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Medan belum memiliki sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kebakaran.
“Kami akan memasukkan kewajiban sertifikasi K3 Kebakaran dalam Ranperda ini. Sertifikasi ini penting untuk meningkatkan keselamatan kerja dan profesionalisme petugas Damkar,” jelas Edwin Sugesti.
BACA JUGA: Unjuk Rasa Memanas di Medan: 17 Tuntutan Digaungkan, Termasuk Desakan KPK Periksa Bobby Nasution
Menurut Edwin, Sertifikasi K3 Kebakaran akan memastikan setiap petugas memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi bahaya kebakaran, mengelola perlindungan kebakaran, serta melakukan respons darurat yang tepat.
Lebih lanjut, Ketua Pansus menegaskan bahwa Ranperda yang disusun tidak hanya fokus pada perlindungan masyarakat, tetapi juga harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan petugas Damkar.
“Jangan sampai kita hanya memikirkan keselamatan masyarakat, sementara petugas yang menyelamatkan tidak terlindungi. Harus ada pasal yang mengatur hak dan perlindungan bagi petugas Damkar,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Lailatul Badri, A.Md., mendorong agar setiap gedung bertingkat lebih dari 4 lantai serta bangunan industri di Medan wajib mengantongi Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK).
BACA JUGA: Kombes Pol Parhorian Lumbangaol Resmi Jabat Plh Kapolrestabes Medan, Langsung Pimpin Apel Perdana
“Kami usulkan agar bangunan tanpa SKK disegel sementara sampai memenuhi standar. Ini demi keselamatan bersama,” ujar Lailatul.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap bangunan harus diperketat agar tidak terjadi potensi kebakaran akibat kelalaian atau ketidaksesuaian standar keselamatan. (KSC)








