KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (17/9/2026).
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penyidik adalah ruangan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN, Lampri, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.
“Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR/BPN, salah satunya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis siang.
Menurut Budi, penggeledahan dilakukan untuk mencari serta melengkapi alat bukti dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Saat ini kegiatan masih berlangsung, kami akan update terus perkembangannya sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum di KPK,” ujarnya.
BACA JUGA: KPK Masih Uji Keaslian Logam Mulia Hasil OTT, Libatkan Ahli untuk Pemeriksaan
KPK Tetapkan Delapan Tersangka
Penggeledahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut dilakukan setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB.
Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (15/9/2026), setelah sebelumnya KPK menggelar OTT pada Senin (14/9/2026).
Delapan tersangka tersebut berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak swasta, hingga pihak yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.
Mereka yakni:
- Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
- Fahd El Fouz, politisi Partai Golkar.
- Adrianto Pitoyo Adhi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
- Arif Sugianto, mantan Bupati Kebumen.
- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
- Muhammad Fakhry, pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri.
- Erwin, pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri.
- Rizal Pahlefi, pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan menteri.
Berawal dari Pengurusan HGB Summarecon
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menjelaskan perkara tersebut berawal dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.
Namun, sebagian tanah tersebut masih berkaitan dengan persoalan sengketa dengan sejumlah ahli waris yang sebelumnya memegang SHM atas tanah tersebut.
Para ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Dalam prosesnya, Kantah Bogor mengundang para ahli waris untuk melakukan mediasi. Para ahli waris kemudian mengajukan blokir terhadap SHGB Summarecon dan mencabut gugatan mereka di PTUN Bandung.
Muncul Permintaan Fee Rp2 Miliar
KPK mengungkap adanya komunikasi antara Yaser Alfarisi yang disebut sebagai pihak Summarecon dengan Erwin.
Yaser melaporkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, tidak bersedia membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB tanpa adanya arahan dari atasannya.
Yaser bersama Rizal Pahlefi kemudian meminta Erwin berkomunikasi dengan Sontang untuk membantu proses pembukaan blokir dan pemecahan SHGB tersebut.
Pada awal Agustus 2026, Yaser dan Rizal disebut memperoleh informasi mengenai adanya permintaan uang dalam proses pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah.
Sontang Coin melalui Erwin disebut meminta fee dengan kode “dua”, yang diduga merujuk pada uang sebesar Rp2 miliar.
Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi pembayaran sebesar Rp1,5 miliar.
KPK menduga masih terdapat pihak lain yang akan memperoleh “fee broker” dalam pengurusan tersebut.
Pada akhirnya, Adrianto melalui Yaser dan Erwin memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin.
Dari jumlah tersebut, Erwin kemudian menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang Coin Manurung di sebuah kafe di Jakarta Selatan.
Uang tersebut disebut berkaitan dengan fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB pihak Summarecon.
BACA JUGA: Kembali Lagi, KPK Geledah 3 Kantor Pemkab Langkat, 3 Koper Bukti Kasus Suap Bupati Ondim Diamankan
Lampri Masuk Daftar Tersangka
Dalam perkara ini, Lampri selaku Dirjen PPTR ATR/BPN termasuk salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
KPK juga menetapkan pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk Sontang Coin Manurung, Erwin, Arif Sugianto, Fahd El Fouz, dan Muhammad Fakhry.
Sementara dari pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi bersama Rizal Pahlefi.
KPK menyangkakan para pihak dengan sejumlah ketentuan pidana korupsi dan suap sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun ketentuan KUHP yang berlaku.
Dengan penggeledahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN hari ini, penyidik KPK masih berupaya mengumpulkan dan melengkapi alat bukti untuk mengungkap lebih jauh rangkaian dugaan suap dalam pengurusan HGB tersebut. (KSC)








