KLIKSUMUT.COM | SURAKARTA – Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap manajemen pengelolaan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam kunjungan kerja reses, Komisi VIII secara tegas mendorong percepatan pembukaan Fakultas Kedokteran sebagai langkah strategis pengembangan kampus berbasis global.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengaku terkesan dengan paparan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta terkait visi dan arah kemajuan universitas.
“Kami mendapatkan paparan dari Pak Rektor yang sangat luar biasa. Kemajuannya sangat bagus, bahkan visinya menjangkau dunia. Manajemen UIN ini sangat baik dalam pengelolaan pendidikan di sini,” ujar Abdul Wachid, Sabtu (21/2/2026).
Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi lahan seluas 9,4 hektare di Karanganyar yang saat ini masih kosong. Lahan tersebut dinilai sangat potensial untuk mendukung pendirian Program Studi Kedokteran, yang hingga kini belum dimiliki UIN Surakarta.
Menurut Abdul Wachid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, pihaknya siap mendorong percepatan perizinan pembukaan Fakultas Kedokteran melalui koordinasi resmi dengan Kementerian Agama.
“Kami melihat UIN ini sangat mampu membuka Fakultas Kedokteran. Kami akan dorong agar mendapatkan izin pembukaan prodi kedokteran. Masalah ini akan kami bicarakan dengan Dirjen Pendis dan Kementerian Agama melalui rapat kerja resmi,” tegasnya.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas akses pendidikan kedokteran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis nasional.
BACA JUGA: Mendagri Terbitkan SE Gerakan Indonesia ASRI, Pemda Wajib Bergerak Setiap Selasa dan Jumat
Selain pengembangan infrastruktur dan prodi baru, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Komisi VIII berkomitmen mendorong agar skema bantuan KIP tidak hanya terbatas pada jenjang Sarjana (S1), tetapi juga diperluas hingga Magister (S2) dan Doktor (S3).
“KIP ini penting untuk mendorong mahasiswa kurang mampu agar mendapat pendidikan setara. Sesuai program Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak Generasi Emas 2045, kami akan dorong KIP ini tidak hanya untuk S1, tapi juga berlanjut ke jenjang S2 hingga S3,” imbuhnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pemerataan pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam pertemuan tersebut, Rektor Toto Suharto bersama jajaran pimpinan universitas memaparkan strategi penataan Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki 360 tenaga pendidik yang terus didorong peningkatan performanya melalui skema P3K DTMS.
Fokus utama kampus adalah menjaga rasio ideal antara dosen dan mahasiswa guna meningkatkan kualitas akreditasi program studi serta daya saing institusi di tingkat nasional maupun internasional.
Sebagai tindak lanjut hasil kunjungan lapangan, Komisi VIII DPR RI berencana memanggil Menteri Agama dan Dirjen Pendidikan Islam untuk membahas percepatan pembukaan Fakultas Kedokteran serta perluasan kebijakan KIP di lingkungan PTKIN.
BACA JUGA: Kemenag Tegaskan Tak Ada Kebijakan Zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jaminan Produk Halal Fuad Nassar, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah Saiful Mujab, serta jajaran anggota tim kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI.
Dengan dukungan legislatif, UIN Raden Mas Said Surakarta diproyeksikan menjadi salah satu kampus Islam negeri unggulan yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan nasional, termasuk dalam pengembangan pendidikan kedokteran. (KSC)
TIM REDAKSI
