KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri yang baru dibentuk akan sejalan dengan Komite Reformasi Polri yang tengah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Sinergi dua lembaga ini diharapkan mempercepat transformasi institusi kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Tim yang kami bentuk ini akan selaras dan mampu mengakselerasi harapan serta rekomendasi dari Komite Reformasi Polri,” ujar Jenderal Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).
Kapolri juga menekankan bahwa proses reformasi tidak hanya akan melibatkan kalangan internal Polri, tetapi juga masyarakat sipil. Dalam waktu dekat, Polri akan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk turut memberikan masukan konstruktif terhadap agenda perubahan tersebut.
BACA JUGA: Marak Kasus Kekerasan di Kampus, UPH Gandeng LLDikti III Hadirkan Layanan Psikologi untuk Korban
“Beberapa hari ke depan, kami akan undang Koalisi Masyarakat Sipil untuk ikut berbicara dan memberi masukan, sehingga bisa jadi satu rangkuman besar yang komprehensif,” tambahnya.
Menurut Kapolri, hasil kerja Tim Transformasi Reformasi Polri akan menjadi bahan evaluasi utama dan dasar rekomendasi yang nantinya disinergikan dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo.
“Dari tim komisi yang dibentuk Presiden, bisa saja nanti ada penambahan, koreksi, atau evaluasi. Kami di Polri terbuka menjalankan apa pun yang menjadi kesimpulan bersama,” tegasnya.
Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri ini tertuang dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/X/TUK.2.1./2025. Tercatat, tim ini terdiri dari 52 pejabat tinggi dan menengah Polri, yang dipimpin langsung oleh Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai pelindung tim, sementara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo bertindak sebagai penasihat utama.
Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dan Polri dalam menata ulang institusi kepolisian agar lebih modern, humanis, dan dipercaya publik. Reformasi bukan sekadar wacana, melainkan agenda prioritas yang melibatkan seluruh elemen bangsa. (KSC)
