KLIKSUMUT.COM | NIAS BARAT – Curah hujan ekstrem beberapa hari terakhir membuat Pemerintah Kabupaten Nias Barat bergerak cepat. Bupati Eliyunus Waruwu resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir selama 7 hari, terhitung mulai 7 September hingga 13 September 2026.
Keputusan itu diambil menyusul meluapnya Sungai Lahomi dan Sungai Moro’ô yang merendam sejumlah wilayah. Penetapan dilakukan usai rapat koordinasi bersama Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, unsur Batalyon, camat, dan OPD terkait.
“Status tujuh hari ini bukan vonis bahwa bencana hanya sampai di situ. Kita berharap hujan cepat reda dan situasi pulih. Tapi pemerintah harus siaga penuh jika hujan terus dan debit air kembali naik,” tegas Eliyunus Waruwu, Senin, 7 September 2026.
Ia menyebut masa tanggap darurat bersifat dinamis. Evaluasi akan dilakukan setiap hari berdasarkan data cuaca, kondisi banjir, hasil kaji cepat BPBD, dan kebutuhan di lapangan. “Kalau sudah membaik kita sesuaikan. Kalau masih perlu, status ini bisa diperpanjang sesuai aturan,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Perkuat UHC di Nias Barat dengan Kolaborasi
Pemkab Nias Barat tidak menunggu lama. Bantuan darurat mulai disiapkan untuk warga terdampak. Berdasarkan data sementara yang masih diverifikasi BPBD, ada sekitar 595 Kepala Keluarga yang akan menerima paket bantuan.
Isi paketnya: beras 5 kg, 1 dus mi instan, dan 1 papan telur per keluarga. Penyaluran akan dilakukan BPBD, Dinas Sosial, camat, dan kepala desa agar bantuan tepat sasaran dan tidak dobel.
“Ini bentuk kehadiran negara. Saya minta distribusinya cepat, tertib, dan jangan sampai ada yang berhak tapi terlewat,” perintah Eliyunus. Ia juga meminta camat dan kades segera melapor jika ada warga terdampak yang belum masuk daftar.
Dapur Umum dan Pengungsian Disiapkan, Jangan Tunggu Parah
Selain pangan, keselamatan warga jadi prioritas. BPBD bersama Dinsos, Dinkes, dan pemerintah desa diperintahkan segera menyiapkan titik pengungsian yang aman.
Fasilitasnya harus lengkap: air bersih, MCK, dapur umum, pelayanan kesehatan, dan penerangan. “Kita tidak boleh menunggu kondisi memburuk baru bergerak. Semua harus siap sebelum dibutuhkan. Tidak boleh ada korban terdampak yang tidak terlayani,” tegas Bupati.
Dalam rakor, Dandim 0213/Nias menyatakan TNI siap mendukung evakuasi dan pemantauan. Personel dan materiel tambahan juga akan dikoordinasikan ke Korem dan Kodam, termasuk mengerahkan unsur Batalyon di Kepulauan Nias.
Polri fokus pada pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan pengawalan distribusi bantuan. Sementara Kejari Gunungsitoli mengingatkan agar penggunaan anggaran dan pengadaan dalam keadaan darurat dijalankan secara akuntabel.
Banjir ini juga melumpuhkan akses jalan. Data sementara mencatat kerusakan Jalan Kabupaten Gatot Subroto sepanjang 408 meter. Yang lebih parah, Jalan Provinsi Mandrehe – Sirombu rusak 3,4 km, dan ruas Siwalawa II – Sirombu rusak berat 4,6 km. Total hampir 8 km jalan provinsi terdampak.
Pemkab sudah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut dan Kementerian PU. Untuk Sungai Lahomi dan Moroo, Pemkab meminta Pemprov turun melakukan kajian teknis soal titik luapan, sedimentasi, dan gerusan tebing sebagai dasar penanganan permanen.
“Setelah warga aman, kita harus cegah ini terulang. Sungai, jalan, jembatan harus dibenahi bertahap sesuai kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten,” kata Eliyunus.
BACA JUGA: Momentum HUT ke-17 Nias Barat, Bupati Serukan Semangat Kebangkitan dan Persatuan Masyarakat
Selama darurat, BPBD ditunjuk sebagai pusat komando dan data. Semua camat dan desa wajib update data setiap hari: jumlah korban, rumah rusak, warga rentan, kerusakan infrastruktur, ternak, hingga kebutuhan mendesak.
“Darurat harus cepat, tapi tetap tepat, tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Keselamatan rakyat nomor satu,” tutup Bupati.
Hingga kini banjir melanda 13 desa di 4 kecamatan: Lahomi, Sirombu, Mandrehe Barat, dan Mandrehe. Total 595 KK terdampak. Sebanyak 36 rumah rusak. Belum ada korban jiwa. Namun pendataan masih terus berjalan.
Pemkab mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai dan zona rawan banjir agar terus waspada dan memantau informasi resmi dari pemerintah. (KSC)
Reporter: Martinus Gea
