KLIKSUMUT.COM | GAYO LUES ~ Kepercayaan publik terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues berada di titik nadir. Laporan masyarakat dan pengakuan sejumlah tenaga kesehatan menguatkan dugaan perilaku arogan, intimidatif, hingga praktik pungutan liar (pungli) yang menyeret nama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Gayo Lues, dr. Nevi Rizal, M.Kes.
Alih-alih menjadi teladan Aparatur Sipil Negara (ASN), Plt. Sekda Gayo Lues justru menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak menilai sikap, gaya komunikasi, dan penampilannya tidak mencerminkan etika pejabat publik. Beberapa tenaga kesehatan menyebut ia kerap menunjukkan perilaku kasar dan intimidatif di lingkungan kerja pemerintahan.
Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan
Sorotan publik menguat setelah muncul dugaan pemotongan insentif dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas di seluruh wilayah Gayo Lues. Para tenaga medis menyebut dr. Nevi Rizal memerintahkan pemotongan dengan dalih “uang jasa perjuangan”.
Seorang dokter Puskesmas yang tidak ingin identitasnya tampil, mengungkapkan bahwa praktik tersebut berlangsung sejak dr. Nevi Rizal menjabat Asisten I pada 2024. Ia menyebut Kepala Puskesmas (Kapus) menerima perintah untuk mengoordinasikan pengumpulan dana dari para tenaga medis.
“Banyak sekali iuran gaib yang harus kami setor, dengan dalih uang jasa perjuangan. Padahal gaji yang kami terima pas-pasan untuk bertahan hidup. Mohon kepada aparat tindak tegas,” ungkap salah satu dokter kepada wartawan, Selasa (31/12/2025).
BACA JUGA: Telepon Tak Diangkat, PJ Kepala Desa Klumpang Kebun Bungkam Soal Pungli Kadus
Tekanan Jabatan dan Ketakutan Struktural
Sejumlah Kapus mengalami tekanan dan intimidasi jabatan. Informasi beredar, pimpinan puskesmas di Blangkejeren, Teripe Jaya, Cinta Maju, Pantan Cuaca, Rikit Gaib, menjadi pihak yang terdampak.
Demikian juga dengan pimpinan Puskesmas di Blangjerango, Kuta Panjang, Gumpang, Pintu Rime, Rerebe, hingga Terangun, mengalami nasib yang sama.
Para tenaga kesehatan memilih bungkam bukan karena menyetujui praktik tersebut, melainkan karena takut terhadap kekuasaan struktural yang melekat pada jabatan Plt Sekda Gayo Lues.
BACA JUGA: Jadi Atensi Presiden, Gubernur Sumut Panggil Bupati Deliserdang Soal Kasus Dugaan Pungli ASN
Soroti Rekam Jejak Lama
Nama dr. Nevi Rizal bukan kali pertama mencuat ke ruang publik, saat memimpin Dinas Kesehatan pada 2016. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan mark-up proyek pembangunan tembok penahan kantor.
Selain itu, laporan internal pada masa pemerintahan sebelumnya juga menyoroti dugaan intimidasi dan perilaku tidak pantas terhadap staf perempuan. Kasus tersebut bahkan berujung pada pencopotannya dari jabatan strategis.
Kembalinya dr. Nevi Rizal ke lingkaran kekuasaan hingga menduduki kursi Plt. Sekda memicu kecurigaan publik terhadap praktik nepotisme. Masyarakat menilai hubungan kekerabatan dengan mantan pejabat daerah memperkuat dugaan tersebut.
BACA JUGA: Laporkan Disdik Langkat ke Kejatisu, Kuat Dugaan Manipulasi Biaya Pengiriman dan Penyimpangan Proyek
Kondisi ini bertolak belakang dengan komitmen nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan pemberantasan korupsi dan pembenahan birokrasi hingga ke daerah.
Masyarakat kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) meliputi kejaksaan, kepolisian, serta inspektorat, untuk segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Publik menilai pembiaran hanya akan memperparah kerusakan tata kelola pemerintahan dan menghancurkan moral tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan publik.
“Gayo Lues membutuhkan pemimpin yang berintegritas, bukan pejabat yang kuat dugaan memeras tenaga kesehatan dan berlindung di balik jabatan,” ujar seorang sumber.
Hingga berita ini diterbitkan, dr. Nevi Rizal, belum menyampaikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan tersebut. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
