KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menekan inflasi melalui penerapan strategi 4K dan kolaborasi lintas instansi.
Inflasi di Sumut turun dari 5,32% pada September 2025 menjadi 3,96% pada November 2025. Penurunan ini sekaligus memperkuat stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Strategi 4K Perkuat Stabilitas Harga
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan, strategi utama yang dilaksanakan adalah 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Strategi ini mampu meredam gejolak harga komoditas pangan strategis di tengah meningkatnya permintaan.
BACA JUGA: Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Kebijakan Pembelian Cabai dari Jember Dinilai Gagal Tekan Harga
“Dalam penerapan keterjangkauan harga, Pemprov Sumut mengelola harga dan permintaan melalui operasi pasar. Tim juga melakukan sidak pasar dan gudang distributor,” ujar Poppy Marulita.
Poppy Marulita menegaskan, Pemprov Sumut juga melakukan monitoring pasokan, penguatan tata niaga bahan pokok, gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, perluasan Rumah Pangan Kita (RPK), serta kajian pengendalian inflasi.
Peningkatan Produksi Pangan dan Komunikasi Efektif
Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sumut 2025–2027 mencakup delapan program strategis di bidang ketersediaan pasokan. Pemprov menyiapkan pengembangan kawasan produksi padi di Simalungun dan Deli Serdang seluas 2.000 hektare.
BACA JUGA: Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Pemprov Datangkan Cabai Jember Tekan Harga Pasar
Selain itu pengembangan tanaman jagung di Simalungun dan Dairi seluas 2.000 hektare, cabai merah di Simalungun, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Samosir seluas 200 hektare. Demikian juga dengan pengembangan bawang merah di Simalungun, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Dairi seluas 200 hektare.
Pemprov Sumut juga mendorong gerakan menanam dan panen serentak, pengendalian hama, penanganan dampak perubahan iklim, serta penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan di sejumlah daerah, seperti Karo, Simalungun, Batu Bara, Dairi, Tapanuli Utara, Deli Serdang, dan Humbang Hasundutan.
Selain komoditas pangan dan hortikultura, program ini juga mencakup peningkatan produksi ternak dan perikanan, pengembangan perkebunan tebu, kelapa sawit, dan perkebunan lainnya,” papar Poppy Marulita.
BACA JUGA: Inflasi Sumut Tertinggi di Indonesia, Klaim 524 Pasar Murah Gagal Redam Harga Pangan
Poppy menambahkan, program strategis tersebut berjalan optimal. Keberhasilan itu ditunjang dengan dukungan komunikasi efektif, khususnya dalam meningkatkan kualitas data dan informasi komoditas pangan strategis serta memperkuat publikasi pengendalian inflasi.
Fokus pada Ketersediaan Pasokan dan Komoditas Strategis
Sementara Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menilai langkah Pemprov Sumut sudah tepat.
“Upaya ini terbilang efektif, terbukti inflasinya mulai turun. Namun, pemerintah tetap harus waspada terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan,” ujar Wahyu, Rabu (31/12/2025).
BACA JUGA: Impor Cabai Kualitas Rendah Picu Polemik, Pengamat Nilai Pemprov Sumut Panik Hadapi Inflasi
Wahyu menekankan pentingnya menjaga pasokan cabai merah yang sering memicu inflasi.
“Perlu pembentukan kawasan khusus pertanaman cabai merah untuk memenuhi kebutuhan dalam Sumut. Kawasan ini sekaligus memasok cabai merah ke provinsi lain seperti Riau dan Aceh,” saran Wahyu.
Selain itu, Wahyu juga menyarankan Pemprov Sumut memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendatangkan cabai merah dari Jawa Timur. Hal ini menjadi strategi yang dinilai efektif menekan inflasi. (KSC)
