KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengklaim telah menggelar 524 kali pasar murah sepanjang tahun 2025 guna menekan harga bahan pokok. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya; inflasi Sumut justru menjadi yang tertinggi di Indonesia, menyentuh angka 5,32 persen (yoy) per September 2025, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 2,65 persen.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyatakan pihaknya telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mengendalikan inflasi, termasuk program gerakan pangan murah dan pasar murah di seluruh kabupaten/kota.
BACA JUGA: Tekan Inflasi, Pemprov Sumut Gelar Gerakan Pasar Murah di 524 Lokasi
“Gerakan pangan dan pasar murah masih terus berlangsung. Ini adalah langkah cepat yang kita lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Poppy dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
Namun efektivitas langkah tersebut dipertanyakan, mengingat lonjakan harga sejumlah komoditas strategis terus membebani masyarakat. Komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sumut antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan daging ayam ras.
Harga cabai merah bahkan melonjak drastis hingga menembus Rp 90.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Sementara harga beras medium masih berada di kisaran Rp 16.000, dan bawang merah di atas Rp 45.000 per kilogram.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kuantitas pasar murah tidak berbanding lurus dengan efektivitas pengendalian harga.
BACA JUGA: Wagub Sumut Soroti Harga Cabai dan Beras, Instruksikan Langkah Cepat Atasi Inflasi dan Kemiskinan
Kebijakan Seremonial Tak Sentuh Akar Masalah Inflasi
Poppy menyebut faktor cuaca ekstrem dan hasil panen yang menurun sebagai penyebab utama kenaikan harga pangan. Hal itu juga dipengaruhi tingginya aktivitas masyarakat sebagai pemicu meningkatnya permintaan.
“Bulan ini banyak pesta dan kegiatan besar, permintaan meningkat sementara pasokan berkurang,” jelasnya.
Namun pernyataan ini justru memunculkan kritik. Banyak pihak menilai Pemprov Sumut terlalu fokus pada program seremonial seperti operasi pasar dan tanam serentak, yang dampaknya cenderung sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
BACA JUGA: Tekan Inflasi, Sekdaprov Sumut Minta Kabupaten/Kota Proaktif Terkait Kondisi Ekonomi
Pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin menyebutkan, persoalan inflasi di Sumut sudah menjadi masalah struktural yang berulang, terutama karena lemahnya kontrol terhadap rantai pasok dan distribusi pangan. Minimnya peran BUMD pangan seperti PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) serta PT Dhirga Surya sebagai penyangga komoditas strategis, turut memperparah situasi.
“Seharusnya BUMD tersebut bisa memainkan peran lebih besar sebagai buffer stock bagi komoditas vital seperti beras dan cabai, sehingga ketergantungan pada mekanisme pasar bisa dikurangi,” ujar Gunawan.
BACA JUGA: Bupati Asahan Bersama Forkopimda Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dengan Mendagri
Rakyat Masih Tercekik, Perlu Strategi Baru Hadapi Inflasi
Gunawan juga menegaskan, meski Pemprov Sumut mengklaim melakukan ratusan aksi pasar murah sebagai langkah konkret, masyarakat di lapangan masih menghadapi harga pangan yang mencekik. Inflasi tinggi berdampak langsung pada daya beli rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dengan status sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia, Pemprov Sumut dinilai perlu mengevaluasi total strategi pengendalian harga, termasuk penguatan distribusi, efisiensi logistik, serta revitalisasi peran BUMD dalam menjaga stabilitas pasokan,” sebut Gunawan. (KSC)
