KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional terkait penanganan inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan situasi pasca-demonstrasi. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan berlangsung secara hybrid dari ruang Sumut Smart Province, lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Senin (8/9/2025).
Dalam arahannya usai Rakor, Wagub Sumut Surya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi inflasi daerah dan menurunkan angka kemiskinan di Sumut. Ia secara khusus menyoroti dua komoditas strategis, yakni cabai merah dan beras, yang saat ini menjadi perhatian utama karena fluktuasi harga dan potensi dampak sosialnya.
“Segera berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan pasokan dan distribusi beras berjalan lancar hingga ke masyarakat. Ini penting untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga,” tegas Surya.
BACA JUGA: Tekan Inflasi, Sekdaprov Sumut Minta Kabupaten/Kota Proaktif Terkait Kondisi Ekonomi
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memaparkan perkembangan terkini situasi nasional usai gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025.
“Tercatat 228 aksi terjadi di 35 provinsi, kabupaten, dan kota. Namun kondisi saat ini sudah melandai berkat upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito.
Dalam sesi lanjutan, Menko PMK Muhaimin Iskandar mengungkap data terbaru terkait kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa, dengan kemiskinan ekstrem menyentuh angka 2,38 juta orang.
Muhaimin menekankan bahwa untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 5% pada tahun 2029, dibutuhkan penurunan sebesar 0,86% setiap tahunnya.
BACA JUGA: Harga Cabai Merah Keriting di Binjai Tembus Rp100 Ribu/kg
“Strategi pemerintah mencakup pemberian jaminan sosial, bantuan sosial tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga kerja, hingga perbaikan infrastruktur dasar dan rumah tidak layak huni,” jelasnya.
Rakor ini juga dihadiri oleh Kepala BPS, seluruh kepala daerah se-Indonesia, serta jajaran kementerian dan perangkat daerah, yang semuanya berkomitmen mendorong langkah nyata dan sinergis antar lembaga dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial pasca-unjuk rasa. (KSC)
