KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) pada triwulan II tahun 2025 tercatat sebesar 4,69 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, pencapaian ini dibayangi oleh tingginya inflasi Sumut yang mencapai 5,32 persen (yoy) pada September 2025, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kondisi ini menandakan adanya ketimpangan antara kenaikan pendapatan masyarakat dan laju kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi Gunawan Benjamin, Selasa (7/10/2025).
“Kasarnya, dalam setahun terakhir pengeluaran masyarakat naik 5,32 persen, tapi pendapatan mereka hanya naik 4,69 persen. Masyarakat jelas dirugikan,” ujarnya.
BACA JUGA: Wagub Sumut Soroti Harga Cabai dan Beras, Instruksikan Langkah Cepat Atasi Inflasi dan Kemiskinan
Pemprov Sumut Dinilai Gagal Mitigasi Inflasi
Gunawan menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut belum mampu mengantisipasi tekanan harga yang terus meningkat. Padahal, menurutnya, inflasi adalah indikator yang lebih bisa dikendalikan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi faktor eksternal.
“Pemda seharusnya sudah bisa membaca potensi inflasi dari pola tanam, cuaca, dan belanja masyarakat. Saat deflasi terjadi berturut-turut, itu biasanya sinyal akan datangnya inflasi tinggi. Tapi kebijakan mitigasinya sering terlambat,” tegas Gunawan.
BACA JUGA: BI Sibolga dan Pemda Se-Kepulauan Nias Tanam Serentak Cabai Merah untuk Kendalikan Inflasi
Harga Cabai Picu Lonjakan Inflasi September 2025
BPS mencatat, inflasi bulanan Sumut pada September 2025 sebesar 0,65 persen, terutama didorong oleh kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram.
Fenomena ini ikut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) hortikultura dari 95,46 pada Agustus menjadi 107,07 di September, atau naik tajam sebesar 12,17 persen.
“Kenaikan harga cabai ini seperti pedang bermata dua. Petani memang diuntungkan, tapi daya beli masyarakat secara umum menurun,” ujar Gunawan.
Gunawan memperkirakan harga cabai akan mulai turun pada November 2025, seiring masuknya pasokan dari sentra produksi di Aceh, Jambi, Sumatera Barat, dan Jawa. Namun, ia mengingatkan bahwa faktor cuaca masih bisa memengaruhi harga secara signifikan.
BACA JUGA: Tekan Inflasi, Sekdaprov Sumut Minta Kabupaten/Kota Proaktif Terkait Kondisi Ekonomi
Program MBG Dorong Produksi Ayam, Tapi Rentan Masalah
Gunawan juga menyoroti efek lanjutan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, sejak Juni 2025, produksi ayam hidup di Sumut dan provinsi sekitar melonjak hingga 45 persen, dan diproyeksikan naik lagi 38 persen pada Oktober.
Kenaikan ini dianggap positif karena menunjukkan peningkatan permintaan yang digerakkan oleh belanja pemerintah. Namun, program MBG sempat diterpa isu keracunan massal, yang bisa mengancam keberlanjutan program.
BACA JUGA: Wagub Fadhlullah Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Situasi Kamtibmas Bersama Mendagri
“Roda ekonomi memang berputar lewat MBG. Tapi program ini harus aman dan diterima masyarakat. Kalau masalah seperti keracunan tidak segera diatasi, bisa berdampak negatif,” jelasnya.
Gunawan juga mengingatkan soal ketergantungan dapur MBG pada telur ayam, yang produksinya butuh waktu lebih lama dibanding ayam potong.
“Siklus produksi telur 18 minggu, ayam potong hanya 25 hari. Kalau konsumsi telur mendadak naik, harga bisa melonjak dan memicu inflasi baru,” kata Gunawan.
BACA JUGA: Kendalikan Inflasi dan Akselerasi ETPD di Sumut, Pemprov Sumut Minta Pemkab/Pemko Lakukan Ini
Perlu Perencanaan Matang agar Program Tidak Timbulkan Gejolak
Gunawan menyarankan agar sebelum memperluas program MBG, pemerintah melakukan sosialisasi kepada peternak dan pelaku usaha pangan guna mengantisipasi lonjakan permintaan.
“Jangan sampai kebijakan bagus tapi tanpa perencanaan malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” pungkasnya. (KSC)
