REPORTER: Dinda Meyla Sari
KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengundang seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Selasa (2/8/2025).
Rapat strategis ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
Dalam surat resminya, Mendagri meminta para kepala daerah menghadirkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat teknis terkait. Di Kabupaten Asahan, rapat ini diikuti langsung oleh Bupati Asahan, H. Taufik Zainal Abidin Siregar, bersama Wakil Bupati Rianto, Kapolres Asahan, Dandim 0208/Asahan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan.
Kehadiran lengkap unsur Forkopimda di Asahan mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional. Bupati Asahan menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di daerahnya.
BACA JUGA: Gardu Alami Kendala, PLN Aek Kanopan Padamkan Listrik
“Pemerintah Kabupaten Asahan bersama OPD terkait telah menyusun program konkret untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan harga tetap stabil,” ujar Bupati.
Dalam arahannya, Mendagri Tito memberikan pesan penting kepada seluruh kepala daerah agar lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kegiatan seremonial berlebihan di tengah situasi ekonomi yang menantang dapat menimbulkan reaksi negatif.
“Perayaan ulang tahun daerah dan acara kedinasan sebaiknya dilaksanakan secara sederhana. Bisa dengan doa bersama, tumpengan, atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu,” pesan Tito.
Mendagri menegaskan, kesederhanaan dalam merayakan momen-momen seremonial merupakan bentuk empati sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
BACA JUGA: Massa Cari Ketua DPRD Tapteng, Nanya Peruntukan Dana PEN 70 Miliar
Selain Mendagri, rapat koordinasi ini juga menghadirkan pemaparan dari pimpinan Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perum Bulog. Ketiga lembaga tersebut menyampaikan update terkait: Ketersediaan pangan nasional. perkembangan angka inflasi dan strategi pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
Dalam paparan tersebut ditekankan bahwa kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk mengantisipasi gejolak harga yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi rakyat.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap langkah-langkah pengendalian inflasi bisa lebih terarah dan berdampak nyata. Dengan menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pangan, dan membangun empati kepada masyarakat, kepercayaan publik terhadap pemerintah diharapkan akan semakin kuat. (KSC)
