KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Provinsi Sumatera Utara mencatatkan inflasi tertinggi di Indonesia pada Oktober 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, tingkat inflasi tercatat sebesar 4,97 perses (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,89. Meski mengalami penurunan dibanding September sebesar 5,32 perses, angka tersebut masih menjadi yang tertinggi secara nasional.
Kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah, emas perhiasan, ikan dencis, beras, dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi Sumut bulan ini. Sementara itu, sejumlah komoditas seperti cabai rawit, cabai hijau, dan daging ayam ras justru mendorong terjadinya deflasi secara bulanan (month to month) sebesar 0,20 perses.
Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Deli Serdang sebesar 6,24 perses, sedangkan terendah di Kota Medan sebesar 4,28 perses.
BACA JUGA: Pengiriman 50 Ton Cabai Busuk dari Jawa Timur Gagal Tekan Inflasi Sumut, ASN Diduga Dipaksa Beli
Kritik terhadap Kebijakan Pengendalian Inflasi Bobby Nasution
Tingginya inflasi tersebut memunculkan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.
Pengamat Anggaran Pemerintah Elfenda Ananda menilai kebijakan yang diambil melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan membeli lebih dari 50 ton cabai merah dari Jember, Jawa Timur, terbukti tidak efektif menekan inflasi pangan.
“Secara objektif, iya. Gubenur Bobby Nasution dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) gagal,” ujar Elfenda Ananda kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).
BACA JUGA: Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Pemprov Datangkan Cabai Jember Tekan Harga Pasar
Elfenda menjelaskan, kebijakan tersebut tidak diiringi perencanaan distribusi yang matang. Banyak cabai yang didatangkan dari Jember dilaporkan rusak atau tidak layak konsumsi, sehingga gagal menambah pasokan di pasar.
“Sebagian besar cabai yang datang dilaporkan rusak atau tidak layak konsumsi, sehingga gagal menambah pasokan di pasar secara nyata,” katanya.
Menurut Elfenda, kelemahan kebijakan ini juga terlihat dari pemangkasan anggaran fungsi ekonomi dalam P-APBD 2025 dari 13,65 perses menjadi 8,85 perses. Ia menilai Pemprov Sumut “gagap dan terburu-buru” dalam mengambil langkah pengendalian inflasi.
“Kesimpulannya, kebijakan ini (pembelian cabai merah) lebih bersifat reaktif daripada strategis, sehingga tidak cukup untuk menahan laju inflasi bahan pangan,” tegasnya.
BACA JUGA: Impor Cabai Kualitas Rendah Picu Polemik, Pengamat Nilai Pemprov Sumut Panik Hadapi Inflasi
Pemprov Sumut Klaim Intervensi Pasar Mulai Beri Dampak Positif
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung menilai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah bersama TPID, Satgas Pangan, dan kabupaten/kota justru mulai menunjukkan hasil positif.
“Komoditas penyumbang inflasi masih didominasi cabai merah dan emas perhiasan,” ujar Poppy.
Menurutnya, penurunan inflasi dari 5,32 perses menjadi 4,97 perses merupakan bukti bahwa program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pertanian (Jaskop) yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Bobby Nasution, berjalan efektif.
Ia menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen menjaga stabilitas inflasi hingga akhir tahun dengan menerapkan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif).
“Untuk kelancaran distribusi, Pemprov Sumut juga melakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Sedangkan keterjangkauan harga dijaga melalui operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, serta optimalisasi penyaluran beras SPHP,” jelasnya.
Inflasi Sumut Masih Jadi Tantangan Akhir Tahun
Meski terdapat sedikit penurunan inflasi, tantangan stabilisasi harga bahan pangan di Sumatera Utara masih besar. Fluktuasi harga cabai dan komoditas pangan lainnya masih menjadi faktor utama yang perlu dikendalikan pemerintah daerah agar target inflasi nasional dapat tercapai hingga akhir tahun 2025. (KSC)
