KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai akan menggelar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) atau pejabat eselon II pada November 2025. Langkah ini diambil untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Binjai, Rahmad Fauzi, memastikan proses lelang jabatan akan dimulai bulan ini.
“Semua JPT akan segera diseleksi terbuka bulan November ini,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 12 jabatan penting di lingkungan Pemko Binjai yang masih diisi oleh pelaksana tugas. Beberapa di antaranya meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta posisi Asisten I dan Sekretaris Daerah (Sekda).
“Kalau izin seleksi dari BKN keluar, termasuk Sekda juga akan diseleksi terbuka,” tambah Fauzi.
Ia menegaskan, seleksi akan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan rekam jejak dan pemberkasan calon peserta.
“Kami akan melihat berdasarkan data pada saat seleksi terbuka nanti. Untuk jabatan yang lowong, sudah ada pelaksana tugas,” jelasnya.
BACA JUGA: Bukit Buchori Siagian Resmi Jabat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Asahan
Rotasi Pejabat Sebelumnya
Sebelumnya, Wali Kota Binjai Amir Hamzah telah melantik 46 pejabat baru sebagai bagian dari penyegaran birokrasi. Rotasi ini juga disertai perubahan signifikan di beberapa posisi kunci.
Di antaranya, Irwansyah Nasution yang sebelumnya menjabat Sekda kini menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Sementara itu, Chairin Simanjuntak kini menjabat Pj Sekda sekaligus Kepala Bapperida.
Selain itu, Mahyar Nafiah berpindah dari Kepala Dinas Perkim menjadi Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan, dan Aldi Agustian kini menempati posisi Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi dan telah mendapat persetujuan teknis dari BKN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: Tujuh Peserta Ikuti Seleksi Calon Direksi PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli Tapteng
Transparansi Jadi Sorotan Publik
Kebijakan seleksi terbuka ini disambut positif karena diharapkan mampu mengakhiri kekosongan jabatan yang berlarut-larut serta memperkuat kinerja birokrasi Pemko Binjai. Namun, sejumlah pihak menyoroti pentingnya transparansi, objektivitas, dan profesionalisme dalam proses seleksi.
“Jangan sampai seleksi hanya formalitas. Kami ingin pejabat yang kompeten, bukan sekadar pengisi kursi,” ujar seorang ASN senior yang enggan disebutkan namanya. (KSC)
REPORTER: Dody Ariandi
