KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap tiga anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach, karena dinilai melanggar kode etik. Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan pelanggaran etik yang digelar pada Rabu (5/11/2025).
Wakil Ketua MKD, Adang Darajatun, membacakan putusan untuk Nafa Urbach.
“Menyatakan teradu Nafa Urbach non-aktif selama 3 bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Nasdem,” kata Adang.
Sementara itu, Ahmad Sahroni, anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, dijatuhi sanksi enam bulan nonaktif. “Menghukum teradu 5 Ahmad Sahroni non-aktif selama enam bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan ybs sebagaimana keputusan DPP Nasdem,” bunyi putusan MKD.
Eko Patrio juga terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif selama empat bulan.
Di sisi lain, dua anggota DPR lainnya, Surya Utama alias Uya Kuya dan Adies Kadir, dinyatakan tidak melanggar kode etik dan kembali aktif sebagai anggota DPR. Sebelumnya, MKD telah menghadirkan saksi serta ahli terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan kelimanya.
BACA JUGA: Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut “Hanya Rotasi Rutin”
Kasus ini bermula dari demonstrasi besar yang terjadi pada 25-31 Agustus 2025. Dugaan pelanggaran etik masing-masing anggota tercatat dalam perkara Nomor 39/PP/IX/2025, 41/PP/IX/2025, 42/PP/IX/2025, 44/PP/IX/2025, dan 49/PP/IX/2025.
MKD menilai aksi joget yang memicu demonstrasi telah dipolitisasi. “Sebagian anggota DPR RI berjoget karena mengapresiasi mahasiswa Unhan yang menyanyikan lagu-lagu daerah bukan karena merayakan pengumuman gaji anggota DPR RI. Pada saat itu juga tidak ada kenaikan gaji anggota DPR,” kata Imron Amin saat membacakan putusan.
BACA JUGA: Warga Menggeruduk Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni, Terkait Tunjangan DPR dan Aksi Unjuk Rasa
MKD menegaskan, informasi yang disebarluaskan secara tidak benar mengenai “anggota DPR berjoget merayakan kenaikan gaji” telah memicu persepsi salah di masyarakat.
“Mahkamah berpendapat bahwa informasi yang tidak benar tersebut dan tersebar luas telah menimbulkan persepsi yang salah dari masyarakat kepada para teradu,” tambah Imron. (KSC)
