KLIKSUMUT.COM | JAKARTA ~ Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., menilai tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung telah memperkuat praktik politik transaksional dan mengancam kualitas demokrasi di tingkat daerah.
Prof. Albertus menyampaikan pandangan tersebut dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Rabu (14/1/2026). Simposium mengusung tema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” tersebut berlangsung di Press Club Indonesia, Kantor Pusat SMSI, Jl. Veteran II Nomor 7C, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
BACA JUGA: Simposium SMSI Tegaskan Pilkada Melalui DPRD sebagai Alternatif Demokrasi
Biaya Politik Picu Politik Transaksional
Dalam paparannya, Prof. Albertus menegaskan bahwa perdebatan mengenai Pilkada seharusnya tidak terjebak pada pilihan antara sistem langsung atau tidak langsung. Persoalan utama justru terletak pada lemahnya sistem rekrutmen elite politik dan mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah.
“Pilkada langsung hari ini cenderung menjadi arena kompetisi modal. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar lebih berpeluang, sementara kapasitas, integritas, dan rekam jejak kepemimpinan sering kali terpinggirkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa biaya pencalonan dan kampanye yang tinggi mendorong praktik politik uang sejak tahap penjaringan di internal partai hingga fase pemerintahan setelah kandidat terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melahirkan kebijakan yang lebih berorientasi pada pengembalian modal politik ketimbang kepentingan publik.
BACA JUGA: GMNI Pacitan Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD
Wacana Pilkada Lewat DPRD
Menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Prof. Albertus menyatakan bahwa mekanisme tersebut memang tidak otomatis menghapus politik transaksional. Namun, ia menilai sistem itu berpeluang menekan biaya politik jika negara merancangnya dengan pengawasan yang ketat dan transparan.
“Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, risiko politik uang memang tidak hilang, tetapi bisa lebih terkendali karena ruang transaksi lebih sempit dan dapat diawasi secara institusional,” katanya.
Ia juga mengulas pengalaman historis pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa sebelum reformasi, termasuk era Orde Baru. Menurutnya, meskipun demokrasi saat itu memiliki keterbatasan, sistem tersebut menyimpan pelajaran penting terkait efisiensi pemerintahan dan stabilitas kebijakan.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Tegas Tolak Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Sebut Ancaman Demokrasi
“Model lama tentu tidak ideal dan tidak bisa diterapkan mentah-mentah. Namun ada nilai yang bisa dipelajari, yakni demokrasi harus rasional, berbiaya wajar, dan tidak membebani sistem pemerintahan,” ujarnya.
Reformasi Sistem Jadi Kunci
Prof. Albertus menegaskan bahwa apabila pemerintah kembali mempertimbangkan Pilkada melalui DPRD, maka reformasi menyeluruh harus berjalan seiring. Ia menekankan pentingnya mekanisme seleksi berbasis meritokrasi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta peningkatan akuntabilitas DPRD kepada publik.
BACA JUGA: Megawati Tegaskan Pentingnya Pilkada Langsung: Suara Rakyat Harus Jadi Dasar Pemilihan Kepala Daerah
Simposium Nasional SMSI tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara akademisi, praktisi media, dan para pemangku kepentingan dalam merespons dinamika demokrasi elektoral nasional. Forum ini menegaskan urgensi evaluasi sistem Pilkada agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila menjelang agenda Pilkada nasional mendatang.
Pembukaan Simposium Oleh Ketua SMSI
Ketua Umum SMSI, Drs. Firdaus, M.Si., membuka simposium secara resmi. DSalam sambutannya, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Pilkada langsung.
“Demokrasi daerah harus tetap berkualitas, terbebas dari praktik transaksional, serta sejalan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila,” harapnya. (KSC)
