KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib akhirnya resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar pada Selasa (20/01/2026). Pengesahan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, fungsi, serta kinerja kelembagaan DPRD.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. Zulkarnaen, S.K.M., serta dihadiri oleh para anggota dewan.
Proses Pembahasan hingga Pengesahan
Agenda rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) yang disampaikan oleh Ketua Pansus, H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H. Dalam laporannya, disampaikan bahwa perubahan tata tertib telah melalui pembahasan mendalam dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan kelembagaan DPRD saat ini.
BACA JUGA: DPRD Kota Medan Bahas Perubahan Perda Sistem Kesehatan, Wali Kota Beri Apresiasi
Selanjutnya, seluruh fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pendapat akhirnya. Mayoritas fraksi menyatakan menerima dan menyetujui perubahan Peraturan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi aturan resmi.
Sejumlah Perubahan Penting
Dalam perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib ini, terdapat sejumlah poin penting yang mengalami penyesuaian, antara lain:
– Perubahan, penambahan, dan penghapusan sejumlah pasal dalam batang tubuh peraturan
– Penyesuaian nomenklatur kelembagaan
– Pengaturan tata cara penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
– Penyempurnaan mekanisme kerja dan persidangan DPRD
Perubahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas legislatif yang semakin kompleks.
Fungsi Strategis Tata Tertib DPRD
Sebagai pedoman utama, tata tertib DPRD memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kelembagaan, meliputi:
– Susunan dan kedudukan DPRD
– Fungsi, tugas, dan wewenang DPRD serta alat kelengkapannya
– Pelaksanaan hak dan kewajiban pimpinan serta anggota DPRD
– Larangan dan sanksi
– Tata cara pengucapan sumpah/janji
– Mekanisme persidangan dan rapat
– Prosedur pemberhentian antarwaktu dan penggantian anggota
BACA JUGA: Gerindra DPRD Binjai Laporkan Dugaan Kebocoran PAD Parkir ke Kajati Sumut
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kinerja DPRD Kota Medan semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kota Medan oleh pimpinan dewan sebagai bentuk pengesahan resmi terhadap perubahan peraturan tersebut.
Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem kerja DPRD Kota Medan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui fungsi representasi yang lebih optimal. (KSC)
