KLIKSUMUT.COM | BINJAI ~ Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai akan mengajukan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan yang terjadi sejak 2022 hingga 2024.
Langkah ini diambil setelah realisasi pendapatan dari sektor tersebut dinilai jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Target Tak Tercapai, Realisasi di Bawah 50 Persen
Berdasarkan data yang dihimpun, target retribusi parkir tepi jalan setiap tahun pada periode 2022–2024 mencapai Rp2 miliar. Namun, realisasi pendapatan tidak pernah menyentuh angka tersebut dan bahkan tidak sampai Rp1 miliar atau di bawah 50 persen.
Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, menegaskan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Ia menilai kondisi tersebut tidak wajar dan perlu ditindaklanjuti secara hukum.
BACA JUGA: Pemko Medan Turunkan Tarif Parkir: Roda Empat Rp4.000, Roda Dua Rp2.000
“Kami punya hak sebagai anggota DPRD untuk melaporkan hal ini, mengingat realisasi retribusi parkir yang tak masuk akal,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Ronggur menyebut pihaknya telah berulang kali mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai, namun tidak ada perubahan signifikan.
“Kita panggil Kadis Perhubungan sebelumnya di DPRD, beliau mengaku tak mampu mengatasi soal parkir,” katanya.
Dugaan Kebocoran dan Indikasi Konflik Kepentingan
Dugaan kebocoran semakin menguat setelah laporan hasil pemeriksaan auditor menunjukkan target tidak pernah tercapai selama tiga tahun berturut-turut.
Kepala Dishub periode tersebut, Chairin Simanjuntak, kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan disebut memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang mengelola parkir.
BACA JUGA: Sat Lantas Tanjungbalai Sosialisasikan Parkir Tertib di Pasar Suprapto
“Langsa bisa capai Rp 2 miliar setahun, tapi Binjai bahkan Rp 1 miliar pun tak sampai. Pasti Pak Wali Kota tahu persoalannya, namun karena ada hubungan keluarga yang jadi pemain parkirnya, kondisi tetap seperti ini,” ujar Ronggur.
Sebagai perbandingan, Kota Langsa mampu mencapai pendapatan retribusi parkir hingga Rp2 miliar per tahun.
Kondisi Lapangan dan Minimnya Pengawasan
Di lapangan, praktik parkir yang tidak tertib terlihat jelas, terutama di Jalan Sudirman. Juru parkir beroperasi dengan jarak sangat dekat, bahkan terjadi parkir dua lapis menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah yang memicu kemacetan.
Kondisi serupa juga terjadi di depan Binjai Mal meskipun terdapat rambu larangan parkir dan pos pengamanan dari Polres Binjai.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dishub Binjai saat ini, Harimin Tarigan, belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyatakan akan segera memberikan tanggapan. Ia juga tidak menjawab secara tegas terkait klaim setoran Rp3 juta per hari oleh salah satu kepala bidang.
BACA JUGA: Polresta Barelang Tangkap Dua Pelaku Pengeroyokan Tukang Parkir di Batam
Dugaan kebocoran semakin kuat karena Dishub Binjai tidak memiliki data pembanding berupa karcis parkir. Instansi tersebut bahkan tidak melakukan pengadaan karcis sepanjang 2025.
Di sisi lain, Dishub justru mengalokasikan anggaran lebih dari Rp250 juta untuk pemeliharaan Ruang Henti Khusus (RHK) tanpa menjelaskan lokasi secara rinci.
Hasil penelusuran menunjukkan Jl. Sudirman dan Jl. Ahmad Yani menjadi sumber utama retribusi parkir. Sumber dari kalangan juru parkir menyebut setoran di Jalan Sudirman mencapai lebih dari Rp2 juta per hari pada hari kerja, sementara di Jalan Irian mewajibkan setoran di atas Rp1 juta per hari. Jika digabungkan, potensi setoran dari kedua titik tersebut mendekati Rp4 juta per hari, belum termasuk lokasi lainnya di Kota Binjai.
Data Dishub Binjai mencatat sebanyak 160 juru parkir berada di bawah koordinasi 13 koordinator, yang terdiri dari 11 orang sipil dan dua dari unsur Dishub. (KSC)
REPORTER: Dody Ariandi
