KLIKSUMUT.COM | PACITAN ~ Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pacitan menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sikap tersebut muncul usai GMNI Pacitan menggelar dialog interaktif yang membahas pro dan kontra wacana tersebut pada Sabtu (10/1/2026).
GMNI Pacitan menilai, meskipun wacana Pilkada melalui DPRD masih sebatas diskursus, isu ini menjadi alarm serius bagi masa depan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Organisasi mahasiswa itu menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan pilar penting demokrasi lokal yang tidak boleh direduksi dengan alasan apa pun.
BACA JUGA: Simposium SMSI Tegaskan Pilkada Melalui DPRD sebagai Alternatif Demokrasi
Pilkada Langsung Wujud Kedaulatan Rakyat
Ketua DPC GMNI Pacitan, Dela Prastisia, menegaskan bahwa Pilkada langsung mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang sejati. Menurutnya, dalih efisiensi anggaran, pragmatisme politik, maupun alasan teknokratis tidak dapat membenarkan pengurangan hak politik masyarakat.
“Pilkada langsung merupakan jantung demokrasi lokal. Mereduksi hak rakyat dengan dalih efisiensi atau alasan teknokratis bagi kami merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Ketika hak memilih rakyat dilemahkan, maka arah demokrasi itu sendiri yang mempertaruhkan masa depannya,” ujar Dela kepada awak media, Kamis (14/1/2026).
GMNI Pacitan berpandangan bahwa persoalan biaya politik tinggi dan praktik politik uang tidak seharusnya menjadi alasan untuk memangkas hak pilih rakyat.
Organisasi ini mendorong negara dan penyelenggara pemilu untuk menjawab persoalan tersebut melalui perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, serta penguatan partisipasi publik.
BACA JUGA: Megawati Tegaskan Pentingnya Pilkada Langsung: Suara Rakyat Harus Jadi Dasar Pemilihan Kepala Daerah
Skeptisisme Rasional terhadap Kualitas Demokrasi
Dela juga menyampaikan sikap skeptis secara rasional dan proporsional terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ia mengakui bahwa pemimpin pilihan langsung oleh rakyat masih menghadapi berbagai persoalan integritas.
“Kita harus jujur mengakui bahwa pemimpin yang rakyat pilih secara langsung pun masih menghadapi banyak persoalan integritas. Namun solusi itu bukan dengan menjauhkan rakyat dari proses demokrasi. Demokrasi seharusnya kita selamatkan dengan memperkuat kontrol publik dan kesadaran politik rakyat,” tegasnya.
Menurut GMNI Pacitan, wacana Pilkada melalui DPRD justru harus menjadi peringatan bagi seluruh elemen masyarakat sipil agar tidak lengah dalam mengawal demokrasi.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Tegas Tolak Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Sebut Ancaman Demokrasi
Ajak Masyarakat Sipil Perkuat Kontrol Sosial
GMNI Pacitan menilai, kewaspadaan harus dibangun sejak wacana tersebut muncul ke ruang publik. Organisasi ini mengajak masyarakat untuk memperkuat fungsi check and balance serta menjalankan kontrol sosial secara aktif.
“Hari ini wacana itu mungkin masih sebatas diskursus, tetapi justru pada tahap inilah kita harus membangun kewaspadaan. Wacana ini menjadi sinyal bagi kita semua untuk memastikan demokrasi tetap berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir elit,” lanjut Dela.
DPC GMNI Pacitan menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam menjaga demokrasi dan mengawal kedaulatan rakyat. GMNI Pacitan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muda dan mahasiswa, agar tidak bersikap apatis terhadap arah kebijakan politik nasional maupun lokal.
“Demokrasi bukan hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang harus terus kita jaga,” tegasnya. (KSC)
LAPORAN: Arif Genta Buana
