KLIKSUMUT.COM | JAKARTA ~ Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi hal tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertema “Simposium SMSI Tegaskan Pilkada Melalui DPRD sebagai Alternatif Demokrasi”, Rabu (14/1/2026). SMSI menyelenggarakan acara ini di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jl. Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat.
Simposium yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menghadirkan akademisi dan pakar kebijakan untuk membahas peluang pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif Pilkada langsung, di tengah meningkatnya biaya politik dan maraknya praktik transaksional.
BACA JUGA: Megawati Tegaskan Pentingnya Pilkada Langsung: Suara Rakyat Harus Jadi Dasar Pemilihan Kepala Daerah
Demokrasi Tidak Hanya Pemungutan Suara
Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E., menegaskan demokrasi tidak boleh dipahami secara sempit. Hanya sebagai pemungutan suara langsung. Demokrasi Pancasila menekankan substansi kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas pembangunan daerah.
Prof. Yuddy menilai, pada era sebelum reformasi, termasuk masa pemerintahan Presiden Soeharto, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD mampu menjaga stabilitas dan kesinambungan kebijakan. Meski demikian, mekanisme tersebut tetap perlu mendapat kritik membangun agar tidak mengulang praktik sentralisasi kekuasaan.
“Model tersebut dapat menjadi referensi historis untuk dirumuskan ulang secara lebih demokratis dan transparan,” ujarnya.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Tegas Tolak Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Sebut Ancaman Demokrasi
Efisiensi Biaya dan Kualitas Kader Politik
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., menilai persoalan utama Pilkada saat ini bukan sekadar memilih sistem langsung atau tidak langsung, melainkan lemahnya kaderisasi dan rekrutmen elite politik.
Ia menambahkan, pada masa pemilihan melalui DPRD, seleksi kepala daerah lebih menekankan kapasitas administratif dan loyalitas terhadap sistem pemerintahan.
“Memang ada keterbatasan demokratis di masa lalu, tetapi ada pelajaran penting tentang kontrol politik dan efisiensi biaya. Jika dirancang ulang dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pemilihan lewat DPRD bisa menjadi alternatif rasional,” jelasnya.
BACA JUGA: SMSI Pusat Anugerahi Bupati Batubara Sahabat Pers Indonesia
Legitimasi Rakyat Tetap Kritis
Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si., memberikan pandangan penyeimbang. Pilkada langsung tetap memberikan legitimasi kuat bagi kepala daerah karena mandat berasal langsung dari rakyat.
Meski demikian, Prof. Taufiqurokhman menegaskan diskursus pemilihan melalui DPRD perlu dibahas secara objektif, khususnya meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah dan menekan politik uang.
“Yang terpenting adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga, apa pun pilihan modelnya,” ujarnya.
Simposium Nasional SMSI menegaskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif kebijakan nasional, selama mekanismenya secara demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Diskusi ini menjadi kontribusi strategis SMSI dalam merespons wacana reformulasi sistem Pilkada menjelang 2026. (KSC)
