KLIKSUMUT.COM | JAMBI ~ Pemotongan anggaran desa oleh Pemerintah Pusat berdampak langsung pada pembangunan desa di Indonesia. Salah satunya terjadi di Desa Sepunggur Batin II, Babeko, Kabupaten Bungo, Jambi.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sepunggur Batin II, Husni, menyebutkan bahwa anggaran desa yang biasanya mencapai Rp1,1 miliar kini tersisa Rp373 juta, atau terpotong 65 persen.
“Sekarang tinggal 373 juta saja. Ada potongan 65 persen anggaran.”
Anggaran Minim Fokus pada Prioritas Dasar
Anggaran Rp373 juta itu untuk alokasi program prioritas seperti penanganan stunting, ibu hamil, operasional pemerintah desa, honor guru PAUD, ketahanan pangan, dan makanan tambahan balita. Adanya pemotongan anggaran ini mengemuka dalam rapat Anggaran Pemerintah Desa (Apdes) 2026, Rabu (28/1/2026).
BACA JUGA: Mahasiswa Desak Kejari Labuhanbatu Segera Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Terang Bulan
Pada 2025, Desa Sepunggur memiliki anggaran Rp1,1 miliar. Kepala desa Zainuddin, yang memimpin sebagai kepala desa keenam dengan 20 pegawai desa, menilai anggaran yang tersisa sangat minim sehingga tidak cukup untuk menjalankan seluruh program pembangunan desa.
Sejarah dan Kondisi Desa Sepunggur
Desa Sepunggur Batin II memiliki sejarah panjang. Dahulu, desa ini menjadi wilayah trans lokal pada 1983 dan kemudian dimekarkan menjadi Desa Tuo Sepunggur. Saat ini, desa dihuni 4.000–5.000 jiwa atau sekitar 1.600 kepala keluarga.
Pendapatan warga desa sebagian besar berasal dari kebun sawit dan karet, sehingga ekonomi masyarakat tergolong menengah ke bawah. Meskipun pembangunan infrastruktur sebelumnya menunjukkan kemajuan, beberapa fasilitas kini mulai mengalami kerusakan.
BACA JUGA: Kejari Langkat Tahan Kepala Desa Serapuh Asli, Tersandung Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa 2022–2024
Harapan BPD untuk Pembangunan Desa
Husni menegaskan, pemotongan anggaran yang besar akan menghambat kemajuan pembangunan desa.
“Kalau bisa jangan ada potongan seperti ini untuk kemajuan pembangunan desa. Kalau pun dipotong jangan sebanyak ini,” ujarnya.
Husni menjabat sebagai Ketua BPD sejak empat tahun lalu dan masa jabatannya akan berakhir pada 2028. Ia dikenal dekat dengan warga dan aktif melakukan sosialisasi untuk mendorong pembangunan desa.
“Ini untuk membantu kepada desa sama-sama membangun desa,” tambahnya.
Hadir dalam rapat Apdes 2026 ini, Camat, perwakilan Pemerintah Kabupaten, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, BPD, dan masyarakat setempat.
Caption Foto: Pemotongan anggaran desa hingga 65% membuat pembangunan di Desa Sepunggur Batin II terhambat, warga berharap alokasi lebih besar. (KSC)
REPORTER: Dalil Harahap
