KLIKSUMUT.COM |MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, Rabu (16/7/2025), KPK resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi penting di Kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara, Medan.
Dalam pemeriksaan tersebut, KPK memanggil delapan orang saksi dari berbagai unsur, baik pejabat pemerintah daerah maupun pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan proyek jalan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Berikut daftar nama-nama yang diperiksa hari ini:
- EYS – Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal
- NTL – Anggota Pokja PUPR Mandailing Natal
- ISB – Ibu Rumah Tangga
- MJSN – Bupati Mandailing Natal Periode 2021 s.d. 2025
- TFL – Komisaris PT Dalihan Natolu
- MRM – Bendahara PT Dalihan Natolu
- MH – Direktur dan Pemegang Saham PT Rona Na Mora
- SAM – Wakil Direktur PT Dalihan Natolu
Kehadiran Bupati Mandailing Natal, MJSN, dalam daftar pemeriksaan menambah sorotan tajam publik terhadap penanganan kasus ini. Diduga kuat, proyek pembangunan jalan tersebut melibatkan praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan hukum dan prosedur pengadaan barang dan jasa.
KPK Benarkan Pemeriksaan
Ketika dikonfirmasi oleh KLIKSUMUT.COM, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa lembaganya tengah melakukan pemeriksaan saksi-saksi di Medan hari ini.
“Benar,” singkat Budi Prasetyo saat dikonfirmasi pada Rabu (16/7/2025).
Meski belum merinci materi pemeriksaan, sumber internal menyebutkan bahwa para saksi dimintai keterangan terkait proses perencanaan, pelaksanaan, serta dugaan adanya pengaturan pemenang tender dalam proyek jalan strategis tersebut.
Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa proyek pembangunan jalan ini bernilai puluhan miliar rupiah dan masuk dalam program infrastruktur strategis daerah yang didanai dari APBD dan dana alokasi khusus (DAK). Sejumlah indikasi penyimpangan diduga telah ditemukan oleh tim penyidik KPK, mulai dari penggelembungan anggaran, pemalsuan dokumen pekerjaan, hingga keterlibatan oknum kepala daerah dan rekanan kontraktor.
Nama-nama perusahaan seperti PT Dalihan Natolu dan PT Rona Na Mora disebut dalam berbagai laporan sebagai pelaksana proyek yang kini tengah menjadi sorotan. Kedua perusahaan ini diduga mendapatkan keuntungan besar melalui pengaturan proyek dan kemungkinan gratifikasi kepada pejabat daerah.
Transparansi dan Dukungan Publik
Kasus ini menjadi perhatian luas di Sumatera Utara, terutama karena menyangkut pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi penopang kemajuan wilayah. Masyarakat Mandailing Natal berharap KPK mengusut tuntas kasus ini dan menindak siapapun yang terbukti terlibat.
Aktivis antikorupsi di Sumut juga menyambut positif langkah KPK yang mulai menyentuh aktor-aktor penting, termasuk kepala daerah aktif. Mereka mendorong agar seluruh proses dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik.
KPK Terus Perluas Penyidikan
KPK belum mengumumkan status para saksi tersebut, namun pemeriksaan yang dilakukan hari ini diyakini sebagai bagian dari proses penyidikan aktif yang sedang berlangsung. Tidak tertutup kemungkinan, penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat jika penyidik telah mengantongi cukup alat bukti.
KLIKSUMUT.COM akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru kepada pembaca setia. (KSC)
