KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Tekanan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut terus menguat. Akademisi dan politisi Sumut meyakini KPK tidak akan berhenti pada tersangka Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang dikenal dekat dengan Bobby.
Dr. KRT H. Mardi Mulyono Surbakti, akademisi dari Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan, menyebutkan bahwa masyarakat kini mulai mempertanyakan keseriusan KPK. “Ada kesan di masyarakat bahwa KPK terlalu lambat dalam menangani kasus ini. Padahal, ini menyangkut proyek besar dan melibatkan aktor penting di pemerintahan daerah,” ujarnya, Senin (14/7/2025).
BACA JUGA: OTT KPK di Sumut Diduga Sarat Intervensi, Publik Mulai Ragu dan Minta Kasus Diusut hingga Aktor Utama
Sinyal Publik: Bobby Harus Diperiksa
Pernyataan KPK yang menyebut belum akan memanggil Gubsu Bobby Nasution memunculkan spekulasi di tengah publik. Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa pihaknya masih fokus pada pengembangan awal terhadap Topan Ginting.
Namun, publik mencatat bahwa Bobby sendiri sudah menyatakan siap diperiksa kapan saja oleh KPK sejak penangkapan Topan. Hal ini memperkuat harapan bahwa pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Sumut itu hanya tinggal menunggu waktu.
Politisi Golkar: Tak Mungkin Bobby Tak Terkait
Politisi senior Partai Golkar Sumut, Hardi Mulyono, bahkan lebih tegas. Menurutnya, sangat kecil kemungkinan kasus dugaan korupsi jalan ini berjalan tanpa keterlibatan Bobby Nasution. “Semua warga tahu siapa yang angkat Topan Ginting dan untuk apa dia di posisi itu. Mustahil Topan bertindak sendiri,” ujarnya.
Hardi, yang merupakan mantan anggota DPRD Sumut dan DPRD Medan, menyoroti perbedaan gaya kepemimpinan antara era KPK sebelumnya dengan saat ini. Menurutnya, dahulu KPK sering menjadikan satu kasus sebagai pintu masuk untuk mengungkap jaringan kasus lain yang lebih besar.
“Sekarang, sepertinya lebih hati-hati. Tapi saya tetap yakin, cepat atau lambat, KPK akan memeriksa Bobby Nasution. Apalagi saat ini Presiden Prabowo Subianto gencar menyuarakan perang terhadap korupsi. Itu akan menjadi tekanan moral dan politik bagi KPK,” tambahnya.
Gaya KPK Dinilai Masih Dipengaruhi Kepemimpinan Sebelumnya
Meski demikian, Hardi mengakui ada pertimbangan politik yang bisa saja memengaruhi langkah KPK. Ia menyebutkan, pimpinan KPK saat ini adalah produk dari era Presiden Joko Widodo, dan masih harus “berhati-hati” dalam mengambil tindakan terhadap tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan sebelumnya.
“Saya paham betul posisi KPK saat ini. Mereka sedang mencari cara agar tidak dianggap ‘menyerang keluarga Jokowi’ tapi juga tidak mengecewakan harapan publik. Ini soal gaya dan strategi,” tegas Hardi.
BACA JUGA: OTT KPK di Sumut Diduga Sarat Intervensi, Publik Mulai Ragu dan Minta Kasus Diusut hingga Aktor Utama
Publik Menunggu Langkah Tegas KPK
Seiring dengan berkembangnya opini publik dan tekanan moral dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan politisi, sorotan kini sepenuhnya tertuju pada langkah berikutnya dari lembaga antirasuah. Apakah KPK akan segera memanggil dan memeriksa Bobby Nasution atau justru membiarkan kasus ini berjalan tanpa menyentuh aktor yang diduga berada di puncak kendali?
Satu hal yang pasti, publik tak ingin kasus ini berakhir seperti banyak kasus korupsi lain yang berlarut-larut dan mandek. “Kita berharap KPK bekerja dengan independen dan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” ujar Mardi Mulyono menutup pernyataannya. (KSC)
