Kenaikan Tarif Cukai Rokok Kunci Pengendalian Konsumsi Rokok

Kenaikan Tarif Cukai Rokok Kunci Pengendalian Konsumsi Rokok
Seorang PKL memegang rokok saat melayani konsumen di Jakarta, 15 Maret 2017. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Pengendalian tembakau melalui kebijakan cukai, menurut ekonom Faisal Basri, sangat penting dalam mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat. Faisal mengatakan rokok telah menjadi semacam kebutuhan nomor dua setelah makan pada masyarakat di desa maupun kota.

Hal tersebut tercerminkan dalam angka konsumsi rokok di desa yang mencapai 11,63 persen, atau naik dari semula 5,9 persen pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada masyarakat kota, konsumsi rokok tercatat 12,21 persen atau naik dari angka 7,93 persen. Masih tingginya konsumsi rokok pada masyarakat, menurut Faisal, turut menyumbang angka kemiskinan di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Jadi, semakin mengeruk makin dalam koceknya orang miskin. Oleh karena itulah pengendalian mutlak harus kita lakukan, kalau tidak maka kemiskinannya makin lama makin susah diturunkan,” ujarnya.

Faisal merasa pemerintah belum secara serius menanggapi masalah mengenai tingginya jumlah perokok di dalam negeri. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya kebijakan dalam penerapan tarif cukai yang tinggi.

Sang ekonom berpendapat hal ini tentu dipengaruhi oleh keuntungan yang dirasakan oleh pemerintah dengan kehadiran industri rokok yang menyumbang penerimaan negara yang cukup besar selain dari sumber daya alam. Meski belum naik secara optimal, cukai dari hasil tembakau mendominasi penerimaan cukai yang melebihi penerimaan laba dari BUMN, atau mencatat angka Rp200,9 triliun. Padahal penerimaan yang besar itu seharusnya dikembalikan untuk masyarakat yang terdampak akibat rokok.

BACA JUGA: APTI Desak Pemerintah Karo Berperan Aktif Terkait Transaksi Jual Beli Tembakau Dilakukan STTC

“Realisasi sekarang ini, APBN baru berjalan setengah tahun, tapi sudah direvisi, direvisi ke atas, karena pemerintah tiba-tiba dapat sumber pendapatan yang besar sekali. Jadi, penerimaan negara tahun ini bagus sekali.”

Analis Kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febri Pamungkas, memastikan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baik fiskal dan non-fiskal yang bertujuan mengendalikan tembakau. Bahkan, kata Febri, pemerintah telah menyiapkan rencana revisi PP 109 Tahun 2012 yang mengatur tentang rokok, agar tercapai percepatan pengendalian tembakau yang lebih efektif.

“Dari keseluruhan policy terkait pengendalian tembakau ini memang harus secara bersama-sama dimajukan. Kami di Kementerian Keuangan sangat berharap bahwa kebijakan tarif cukai rokok, apa yang dilakukan Kementerian Keuangan ini juga dibarengi dengan kebijakan pengendalian tembakau di sisi non-fiskalnya.” (Wali)

Pos terkait