KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) sebagai langkah strategis dalam mempercepat transformasi sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Diskusi Penajaman Muatan Early Action dalam White Paper Kebijakan Ketahanan Bencana dan Iklim Berkelanjutan 2045 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Menara Bappenas, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).
Forum tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan White Paper Kebijakan Ketahanan Bencana dan Iklim Berkelanjutan 2045 yang bertujuan memperkuat arah kebijakan nasional dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif, responsif, dan berorientasi jangka panjang.
Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, memaparkan pentingnya penguatan Strategi Nasional AMPD sebagai bagian dari transformasi penanggulangan bencana di Indonesia.
Menurutnya, penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons saat kejadian, tetapi juga pada kesiapsiagaan dan langkah antisipatif untuk menekan risiko sejak dini.
BACA JUGA: MPR RI Minta Maaf soal Polemik LCC Empat Pilar 2026 di Kalbar, Juri dan MC Dinonaktifkan
Diskusi tersebut menekankan pentingnya integrasi sistem peringatan dini dengan proses pengambilan keputusan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapan pemerintah daerah hingga tingkat komunitas.
Selain itu, aspek tata kelola pendanaan dan dukungan kebijakan juga menjadi perhatian penting agar implementasi aksi dini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Penguatan AMPD perlu terus didorong sebagai bagian dari transformasi penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, terintegrasi, dan berorientasi pada pengurangan risiko. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan kebijakan, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan langkah-langkah antisipatif dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sebelum risiko berkembang menjadi dampak bencana yang lebih luas,” ujar Merry Efriana.
Melalui forum ini, pemerintah berharap White Paper Kebijakan Ketahanan Bencana dan Iklim Berkelanjutan 2045 dapat menjadi landasan strategis dalam memperkuat sistem peringatan dini dan aksi dini di Indonesia.
Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, responsif, serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tim Pokja AMPD, SIAP SIAGA, para praktisi kebencanaan, serta mitra pembangunan yang berperan dalam mendukung penguatan sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi bencana di masa mendatang. (KSC)
TIM REDAKSI
