KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI akhirnya buka suara terkait polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial.
Melalui pernyataan resmi yang disampaikan di akun Instagram resminya pada Selasa (12/5/2026), MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat penilaian dewan juri dalam perlombaan tersebut.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” tulis pernyataan resmi MPR RI.
BACA JUGA: Masa Depan DPR RI dan MPR RI di Bawah Kepemimpinan Puan Maharani dan Ahmad Muzani: Tantangan dan Harapan
Dalam keterangannya, MPR RI menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, serta keadilan dalam proses penilaian.
Menurut MPR, LCC Empat Pilar seharusnya menjadi sarana edukasi kebangsaan yang konstruktif dan transparan bagi para pelajar di seluruh Indonesia.
Sebagai langkah awal menyikapi polemik yang berkembang, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI memutuskan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC dalam kegiatan tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” demikian pernyataan MPR RI.
Selain itu, MPR RI juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek teknis perlombaan, mulai dari mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola penyampaian keberatan saat lomba berlangsung.
Evaluasi tersebut dilakukan agar pelaksanaan LCC Empat Pilar ke depan berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Polemik bermula dari video yang viral di media sosial yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban yang dinilai serupa dari dua kelompok peserta berbeda.
Dalam video tersebut, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai minus lima ketika menjawab pertanyaan terkait proses pemilihan anggota BPK.
Namun, jawaban serupa yang diberikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru memperoleh nilai 10 dari juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita.
Keputusan tersebut langsung diprotes peserta Grup C karena menganggap jawaban yang mereka sampaikan memiliki substansi yang sama. Namun, juri menjelaskan bahwa jawaban Grup C dianggap tidak menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas.
Viralnya video tersebut memicu kritik luas dari masyarakat di media sosial yang menilai proses penjurian tidak konsisten dan merugikan peserta tertentu.
BACA JUGA: Wacana Presiden 3 Periode, MPR RI Jangan Meresahkan Kondisi Lagi Darurat Covid-19
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait dinamika yang terjadi dalam perlombaan tersebut.
Ia memastikan panitia pelaksana kini tengah melakukan penelusuran internal terkait proses penilaian yang menuai polemik.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan,” ujarnya.
MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan melalui LCC Empat Pilar. (KSC)
