KLIKSUMUT.COM | JAKARTA ~ Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Rakor ini mempersiapkan langkah percepatan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara langsung memimpin rakor tersebut. Hadir seluruh kementerian serta lembaga anggota Satgas, termasuk pemerintah daerah terdampak bencana. Turut hadir Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
BACA JUGA: Wali Kota Medan Ikuti Rakor Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Bersama Menko PMK secara Daring
Satgas Pastikan Rehabilitasi Terkordinasi dan Tangguh
Menko PMK, Pratikno, mendapat kesempatan membuka Rakor. Dalam kesempatan itu, Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra. Satgas ini bertugas memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi dan terarah.
“Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula,” ujar Pratikno.
Ia menambahkan, Satgas akan mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga serta melaporkan perkembangan setiap dua bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Tim Pelaksana Satgas melaporkan implementasi minimal setiap bulan.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Percepat Pemulihan Pascabencana Jelang Ramadan
Sementara Mendagri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut di lapangan.
“Satgas akan rutin melakukan koordinasi antaranggota Satgas. Ini untuk memastikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.” ujarnya.
Prioritas Sektor Pendidikan dan Dukungan Masyarakat
Dalam rakor, pemerintah memaparkan skala prioritas percepatan, khususnya di sektor pendidikan. Pemerintah Pusat menargetkan percepatan relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut. Selain itu, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) melibatkan masyarakat, dan pembangunan gedung pendidikan yang tahan gempa dan banjir.
Pemerintah Pusat juga mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, pemberian dukungan operasional bagi sekolah terdampak. Tidak keyinggalan penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Mulai Susun R3P Bencana Banjir dan Longsor
Gubernur Aceh Sampaikan Tantangan Masa Transisi
Dalam Rakokr, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan sejumlah kondisi dan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
“Terkait skema penanganan pascabencana, kami berharap Pemrintah Pusat dapat penjelasan mengenai mekanisme koordinasi dengan oleh Satgas nasional. begitu juga dengan tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Muzakir Manaf.
Pria yang akrab di sapa Mualem itu juga menanyakan masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan. Hal itu karena masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum tuntas.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Pastikan Penyusunan R3P Rampung Akhir Januari 2026
Mualem juga menekankan pentingnya menetapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) meskipun masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir. Tujuannya agar dukungan nasional tetap optimal, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU agar distribusi BBM lancar dan tidak menimbulkan antrean. Selain itu, Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh akan beroperasi untuk membantu mobilitas wilayah terdampak. Mualem berharap kebijakan ini dapat dilanjutkan hingga Aceh pulih sepenuhnya.
“Kami meyakini bahwa pemulihan Aceh harus mulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur, agar penghidupan masyarakat dan akses wilayah kembali normal. Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi dalam membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
BACA JUGA: Koordinasikan Percepatan Usulan R3P, Sekda Aceh Tinjau Langsung ke Gayo Lues
Rakor Libatkan Jajaran Kementerian
Dalam Rakor tersebut, hadir Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Demikian pula Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terlihat hadir dalam Rakor tersebut.
Tidak ketinggalan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri PANRB Rini Widyantini. Ikut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dalam deretan peserta, terlihat Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
