KLIKSUMUT.COM | BATAM ~ Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wilayah Kepri Tahun 2026. Rakor berlangsung di Auditorium Kampus Batam Tourism Polytechnic (BTP), Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan penempatan PMI yang aman, legal, prosedural, dan terlindungi.
Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, menghadiri langsung kegiatan tersebut bersama Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Anggoro Wicaksono. Sejumlah unsur pemerintah daerah, instansi terkait, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, serta pemangku kepentingan turut mengikuti Rakor ini.
Komitmen Pendidikan dan Pemerintah Dukung Asta Cita
Direktur Batam Tourism Polytechnic menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada BTP sebagai tuan rumah kegiatan. Rakor ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung Asta Cita, khususnya dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing global melalui penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti Hong Kong dan negara tujuan lainnya.
Ia juga menilai sinergi antara pemerintah, sektor swasta, media, dan aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola penempatan PMI yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Polsek Belakang Gagalkan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal Via Batam, Ringkus 2 Calo
Data Penempatan PMI dan Upaya Pencegahan TPPO
Kepala BP3MI Kepri menjelaskan bahwa pihaknya masih menemukan perbedaan fasilitas yang diterima PMI, baik di dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut mendorong perlunya peningkatan dan pemerataan fasilitas bagi PMI ke depan. Pada tahun 2026, BP3MI Kepri mencatat penempatan PMI asal Kepulauan Riau mencapai 1.885 orang. Sementara itu, secara nasional jumlah penempatan PMI tercatat 2.306 orang, dengan Singapura sebagai negara tujuan tertinggi. Dari jumlah tersebut, 1.414 PMI berasal dari Kepri.
BP3MI Kepri juga terus menggencarkan sosialisasi serta edukasi mengenai hak dan kewajiban PMI. Bersama Polda Kepri, BP3MI mendalami 62 kasus deportasi untuk merumuskan rekomendasi penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Peran Kepolisian dan Sinergi Lintas Sektor
Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah membentuk Satgas Penanganan Pekerja Migran Ilegal sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi PMI. Ia menyebut praktik pengiriman PMI ilegal masih terjadi, namun jajaran Kepolisian berhasil menggagalkan lebih dari 2.000 keberangkatan calon PMI ilegal melalui upaya pencegahan yang masif.
Ia juga mengungkapkan bahwa Polda Kepri secara rutin melakukan penindakan dan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban yang berasal dari Batam, wilayah Kepulauan Riau, hingga luar provinsi. Kapolri bahkan menetapkan Polda Kepri sebagai salah satu kepolisian daerah yang memiliki Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk keseriusan negara dalam melindungi warganya.
Menurut Irjen Asep Safrudin, sebagian besar korban TPPO berawal dari kurangnya pemahaman, mudah tergiur iming-iming, serta memilih jalur nonprosedural sehingga kehilangan perlindungan negara.
BACA JUGA: Polsek Bengkong Gagalkan Pengiriman Empat Calon PMI Ilegal ke Kamboja
Dalam sesi Rakor, Koordinator Batam Polytechnic menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat internasional. Ia juga memaparkan rencana kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri di Tiongkok serta Taiwan, sekaligus mengevaluasi kerja sama luar negeri yang telah berjalan sebelumnya.
Sementara itu, Romo Chrisanctus Paschalis mengingatkan pentingnya perhatian serius terhadap PMI nonprosedural. Ia mendorong perbaikan sistem tata kelola penempatan yang mudah, dan kredibel. Selain itu, mendorong penguatan edukasi masyarakat agar tidak menormalisasi praktik bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi.
Rakor Penempatan PMI Wilayah Kepri Tahun 2026 berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan tersebut akan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kepri. (KSC)
REPORTER: Dalil Harahap
