KLIKSUMUT.COM | LA PAZ – Pemerintah Bolivia resmi menetapkan status keadaan darurat nasional setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipicu krisis ekonomi dan kenaikan biaya hidup berkembang menjadi krisis politik yang mengancam stabilitas negara.
Presiden Bolivia Rodrigo Paz pada Sabtu (20/6/2026) waktu setempat mengumumkan langkah darurat tersebut menyusul aksi blokade jalan yang telah berlangsung selama hampir dua bulan dan melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Keputusan itu diambil di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah dari kelompok serikat pekerja, petani, hingga pendukung mantan Presiden Evo Morales yang kini tidak hanya menuntut perbaikan ekonomi, tetapi juga mendesak Paz mundur dari jabatannya.
BACA JUGA: BRICS Resmi Tambah Anggota, Indonesia Perkuat Posisi di Panggung Global
Menurut data Kantor Ombudsman Bolivia, aksi blokade yang berlangsung sekitar 50 hari telah menyebabkan kelangkaan makanan, bahan bakar, serta pasokan medis di sejumlah daerah.
Distribusi barang-barang penting terganggu, aktivitas perdagangan menurun drastis, dan roda perekonomian nasional nyaris berhenti total.
Situasi tersebut juga memicu kekhawatiran akan memburuknya kondisi kemanusiaan di negara Amerika Selatan itu.
Kantor Ombudsman mencatat sedikitnya 14 orang meninggal dunia dalam rentang waktu 1 Mei hingga 15 Juni 2026 akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari gejolak sosial dan politik yang terjadi.
Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara nasional, Presiden Rodrigo Paz menegaskan pemerintah tidak dapat lagi membiarkan kondisi tersebut berlanjut.
“Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini,” kata Paz.
Ia menegaskan bahwa warga Bolivia tidak boleh terus menjadi korban aksi blokade yang menghambat akses pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok sehari-hari.
“Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka,” tegasnya.
Dengan diberlakukannya status darurat, pemerintah memberikan kewenangan lebih besar kepada militer dan kepolisian untuk memulihkan ketertiban serta membuka kembali jalur distribusi yang terputus.
Paz menilai sejumlah kelompok terorganisasi telah menggunakan kekerasan untuk mengganggu stabilitas nasional.
“Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Mei 2026, pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang memperluas peran militer dalam menangani konflik internal. Namun saat itu, Paz menegaskan bahwa keadaan darurat hanya akan diterapkan sebagai opsi terakhir jika seluruh jalur dialog menemui jalan buntu.
Menurutnya, pemerintah telah berupaya membuka ruang negosiasi dengan berbagai pihak sebelum akhirnya mengambil keputusan tersebut.
“Setelah menghabiskan seluruh upaya dialog dan mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak yang memiliki tuntutan yang sah, kami memutuskan memberlakukan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional,” katanya.
Krisis yang kini mengguncang Bolivia berawal dari keputusan pemerintah memangkas subsidi bahan bakar pada Mei lalu sebagai upaya menekan defisit anggaran negara.
Kebijakan tersebut memicu kemarahan publik karena diterapkan saat kondisi ekonomi masyarakat sedang tertekan.
Bolivia saat ini menghadapi sejumlah persoalan berat, mulai dari menurunnya cadangan devisa, anjloknya ekspor gas alam yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung ekonomi, hingga inflasi yang mencapai level tertinggi dalam empat dekade terakhir.
Kelangkaan bahan bakar dan dolar Amerika Serikat juga memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Akibatnya, gelombang demonstrasi terus meluas dan berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih besar terhadap pemerintahan Paz.
Rodrigo Paz yang baru menjabat sekitar tujuh bulan setelah memenangkan pemilu bersejarah kini menghadapi ujian terberat dalam masa kepemimpinannya.
Kemenangan Paz sebelumnya dianggap sebagai titik balik politik Bolivia setelah hampir dua dekade negara tersebut didominasi oleh partai kiri Movement to Socialism (MAS) yang pernah dipimpin Evo Morales.
Sejak menjabat, Paz berupaya mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dan menarik investasi asing untuk membantu pemulihan ekonomi Bolivia.
Pada tahun lalu, ia mengumumkan kerja sama ekonomi senilai US$1,5 miliar dengan pemerintah Amerika Serikat guna menjamin pasokan bahan bakar nasional.
Pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Rodrigo Paz.
Pada awal Juni 2026, Departemen Luar Negeri AS menyatakan komitmennya untuk mendukung demokrasi Bolivia serta membantu pemerintah mengatasi dampak krisis yang terjadi.
BACA JUGA: Prabowo Hadiri May Day 2026 di Monas, Buruh Sebut Momentum Bersejarah Kedekatan Negara dan Pekerja
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan Washington telah meningkatkan bantuan darurat dan dukungan logistik guna membantu masyarakat Bolivia yang terdampak kelangkaan pangan dan pasokan medis akibat blokade jalan.
Sementara itu, kelompok demonstran tetap menuntut pemerintah segera mengatasi kelangkaan bahan bakar, meningkatkan upah pekerja, serta menyelesaikan krisis dolar AS yang semakin memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut.
Dengan kondisi yang terus memanas, Bolivia kini berada di persimpangan penting. Pemberlakuan status darurat nasional menjadi taruhan besar bagi Presiden Rodrigo Paz untuk mengendalikan krisis sekaligus mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi negara. (KSC/Int)
