KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Banjir besar yang merendam hampir seluruh wilayah Kota Medan dalam beberapa hari terakhir menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola penanganan banjir di ibu kota Sumatera Utara. Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, A.Md, menilai kejadian ini bukan sekadar bencana alam, tetapi bukti nyata gagalnya manajemen infrastruktur dan respons cepat Pemerintah Kota Medan.
“Kondisi di lapangan menunjukkan lemahnya kehadiran Pemko Medan pada saat warga berada dalam situasi tersulit. Banyak masyarakat mengeluhkan minimnya bantuan darurat, posko yang terbatas, hingga lambatnya respon instansi terkait, meski banjir kali ini menyebabkan kerusakan signifikan dan mengganggu aktivitas ekonomi,” kata Datuk kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).
Menurut politisi Dapil III itu, ketika hampir seluruh kota terendam, masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir secara langsung di lapangan—not just statements in meeting rooms.
“Realitanya, masyarakat merasa berjalan sendiri menghadapi musibah ini,” tegasnya.
Datuk Iskandar juga menyoroti lemahnya kualitas sejumlah proyek pengendalian banjir yang dikerjakan beberapa tahun terakhir. Meski menelan anggaran miliaran rupiah, hasilnya dinilai jauh dari harapan.
“Drainase baru tersumbat, kolam retensi tidak berfungsi optimal, dan banyak pekerjaan infrastruktur yang hanya sebatas formalitas tanpa kajian matang,” ujarnya.
Ia menegaskan permasalahan banjir di Medan bukan lagi sekadar soal teknis, tetapi menyangkut buruknya tata kelola pembangunan.
“Jika proyek dibangun tanpa perhitungan, tanpa pengawasan, dan tanpa strategi jangka panjang, maka hasilnya seperti ini. Kota tetap banjir, uang rakyat habis, warga yang menjadi korban.”
Datuk mendesak Pemko Medan melakukan pembenahan total dalam sistem penanganan banjir. Ia menyebutkan lima langkah prioritas yang harus segera dijalankan:
-
Hadir langsung di titik-titik banjir, memastikan kebutuhan warga terpenuhi cepat dan tepat.
-
Menata ulang sistem drainase kota secara menyeluruh, bukan sekadar proyek tambal sulam.
-
Memperkuat koordinasi antarinstansi, agar respons darurat tidak lambat.
-
Membangun sistem manajemen banjir berbasis data, termasuk early warning system dan pemetaan kawasan rawan.
-
Melibatkan masyarakat, baik dalam edukasi kebencanaan maupun pengawasan proyek infrastruktur.
“Banjir kali ini harus menjadi alarm keras bagi Pemko Medan. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat peresmian proyek, tetapi justru saat warga membutuhkan pertolongan paling mendesak,” tegasnya.
BACA JUGA: Lebih dari 50 Persen Kecamatan di Kota Medan Terendam Banjir, Ribuan Warga Mengungsi
Politisi kelahiran Kisaran itu meminta Pemko Medan lebih terbuka dan serius dalam memperbaiki tata kelola penanganan banjir.
“Warga Medan sudah cukup sabar. Kini saatnya pemerintah menunjukkan kerja nyata, bukan sekadar janji,” pungkas Datuk Iskandar. (KSC)
TIM REDAKSI
