KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual dari ruang kerjanya di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/1/2026).
Rakor tersebut mempertemukan pimpinan pemerintahan dari tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah membahas kondisi terkini serta laporan upaya pemulihan pascabencana, termasuk dari 18 daerah terdampak di Sumut.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Pastikan Penyusunan R3P Rampung Akhir Januari 2026
Lima Daerah Terdampak Parah di Sumut
Dalam forum tersebut, Wagub Surya menyampaikan bahwa data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan lima daerah di Sumut masih menjadi perhatian utama akibat dampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Lima daerah itu meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput), Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), serta Kota Sibolga.
Selain kerusakan fisik, Surya juga menyoroti kondisi perekonomian di sejumlah wilayah yang belum pulih secara optimal akibat terhambatnya perbaikan sarana dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat.
“Pemerintah Provinsi akan pastikan lagi data yang ada di semua kabupaten/kota terdampak bencana. Tujuannya agar data yang kita kirimkan nanti valid dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, serta seluruh OPD yang ada di provinsi,” ujar Surya.
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Susun Dokumen R3P Pascabencana Hidrometeorologi
Sejumlah pejabat turut mendampingi Wagub Sumut, di antaranya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Saragih, Asisten Pemerintahan Umum Basarin Tanjung, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimi, serta pejabat terkait lainnya.
Data Masuk R3P Pascabencana
Sebagai pembina pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut menindaklanjuti hasil Rakor dengan mengintegrasikan seluruh data dampak bencana ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi kementerian terkait serta seluruh pimpinan OPD di tingkat provinsi.
Kepala BPBD Sumut, Tuahta Saragih, menjelaskan pihaknya juga menggelar Rakor lanjutan untuk memvalidasi dan menyesuaikan data agar selaras dengan R3P.
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Mulai Susun R3P Bencana Banjir dan Longsor
“Jadi kita harus detailkan lagi, kita koordinasikan lagi semua kerusakan yang ada, dengan BPBD kabupaten/kota. Hasilnya ini nanti kita sampaikan juga ke OPD lain (terkait), sehingga upayanya berjenjang,” jelas Tuahta.
Pemprov Sumut menargetkan penyusunan R3P rampung hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur pada 31 Januari 2026. Pemprov berharap dokumen tersebut menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota serta dasar pengajuan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
BACA JUGA: Koordinasikan Percepatan Usulan R3P, Sekda Aceh Tinjau Langsung ke Gayo Lues
Mendagri Tekankan Pemulihan Layanan Publik
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian yang memimpin Rakor menegaskan, Pemerintah Pusat terus memantau kondisi fasilitas pelayanan publik di daerah terdampak bencana. Pemerintah mengecek kondisi rumah sakit, Puskesmas, sekolah, infrastruktur, perekonomian, rumah ibadah, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan.
Menurut Tito, sejumlah daerah mengalami dampak bencana yang signifikan sehingga memerlukan perhatian serius dalam proses pemulihan.
“Jadi Rakor ini sangat penting untuk kita mengetahui langkah dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terdampak bencana. Dan saya terimakasih kepada daerah di Sumatera Utara yang sudah berhasil melakukan pemulihan pascabencana,” ujarnya. (KSC)
