KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH ~ Pemerintah Aceh menegaskan prioritas utama pemulihan pasca bencana adalah kejelasan mekanisme pembersihan wilayah terdampak dan pelaksanaan program cash for work.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan hal ini saat mengikuti Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Langkah-Langkah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kamis (8/1/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur, Nazib Faizal, memimpin rapat lintas kementerian ini dengan melibatkan perwakilan Kementerian PUPR, ATR/BPN, Perhubungan, Transmigrasi, PKP, PMK, serta seluruh jajaran SKPA terkait.
BACA JUGA: Relawan ASN Bersihkan Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang
Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Dalam keterangannya, Sekda Aceh, M. Nasir menjelaskan perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh. Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah memasuki tahap desk bersama pemerintah kabupaten/kota untuk verifikasi dan validasi data.
“Penyusunan R3P saat ini masih terus berjalan. Kendala utama ada pada data rumah rusak ringan dan rusak sedang yang jumlahnya sering berubah setiap hari, bisa bertambah atau berkurang,” ujarnya.
Nasir juga menyampaikan aspirasi pemerintah kabupaten/kota terkait relokasi hunian tetap (huntap). Menurutnya, pembangunan huntara maupun huntap akan lebih efektif jika dilakukan di lahan milik masyarakat yang sama, mengingat keterbatasan lahan dan sulitnya mencari lokasi baru yang luas.
“Relokasi menjadi tantangan besar karena keterbatasan lahan dan sulitnya mencari lokasi yang luas. Kalau bisa dibangun di tempat yang sama dan aman, itu akan jauh lebih memudahkan,” tambahnya.
BACA JUGA: Strategis dan Taktis, Sekda Aceh Pantau Langsung Kinerja ASN Relawan Percepat Pemulihan Bencana
Dana Siap Pakai dan Program Cash for Work
Pemerintah Aceh telah mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB sebesar Rp146 miliar. Dana tersebut untuk alokasi kegiatan pembersihan wilayah terdampak bencana, termasuk pengadaan alat berat dan pelaksanaan program cash for work yang melibatkan langsung masyarakat.
Nasir menekankan program ini tidak hanya mempercepat pemulihan fisik wilayah terdampak, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga terdampak.
“Cash for work ini akan sangat membantu, bukan hanya untuk mempercepat pembersihan lingkungan, tetapi juga memberi penghasilan bagi masyarakat terdampak dari sisi sosial dan ekonomi,” tambahnya.
Selain DSP, Pemerintah Aceh juga memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) selama perpanjangan masa tanggap darurat di beberapa kabupaten/kota terdampak. Dana ini difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk logistik dan pembersihan lingkungan.
BACA JUGA: Tim Kemenag Aceh dan Bireuen Bersihkan Masjid Jami’ Pante Baro Pascabencana Banjir
Koordinasi Kunci Penanganan Pasca Bencana
Nasir juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh dalam setiap kegiatan di lapangan. Tujuannya agar penanganan pasca bencana tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Kemenko Infrastruktur, Nazib Faizal, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti masukan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan setiap kegiatan di kabupaten/kota terdampak harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk pembersihan dan pengelolaan material sisa bencana.
“Agar penanganan berjalan efektif dan mengurangi risiko misinformasi,” pesan Nazib Faizal. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
