Sedangkan untuk pencegahan eksternal, Pemprov mengajak KPK secara terus menerus ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, melalui deteksi dini, melakukan kerja sama dengan BPKP dalam hal audit dan pendampingan. Juga menegakkan peraturan kepada pelanggar dalam pelaksanaan tugas khususnya penggunaan kewenagana terkait pengelolaan sumber daya misal uang barang dan lainnya.
Lasro berharap peringatan Harkodia bukan formalitas belaka, tetapi belajar memahami sesuatu yang berbahaya, menyatahkan perbuatan itu tidak baik dan komitmen untuk mau berubah.
“Peringatan hari besar tertentu baik itu hari anti korupsi, hari kemerdekaan mempunyai hakekat edukasi publik bahwa ada sesuatu peristiwa yang harus disyukuri atau perlu kita hindarkan, khusus untuk hari korupsi ini kita mengedukasi publik bahwa ini sangat merugikan,” harapnya.
Sementara Viktor Lumbanraja selaku akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) mengucapkan apresiasinya atas kepercayaan KPK, karena ini tidak terlepas dari capaian indeks pencegahan korupsi di Sumut tertinggi regional, yang tergambar dari nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) yang mencapai 92%.
BACA JUGA: Bareskrim Tetapkan 2 Pejabat Kemendag Jadi Tersangka Korupsi Gerobak
“Ini prestasi, artinya tak salah KPK menghargai ini dengan menunjuk Sumut sebagai tuan rumah, di samping prestasi-prestasi pembinaan pengawasan yang dilakukan lembaga pengawasan Pemprov Sumut dalam hal ini Inspektorat,” katanya.
Saat ini korupsi merupakan penomena global menjadikan pemerintahan berjalan tidak stabil dan menghambat pembangunan, karena itu Lumban berharap, penunjukan Sumut sebagai tuan rumah Hakordia tidak hanya seremoni belaka, tetapi ditunjukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan pencegahan korupsi.
“Kita harapkan upaya pencegahan korupsi ini tanggung jawab bersama baik masyarakat, pemerintah bahkan sektor swasta dan akademisi sendiri sebagai stake holder, ini penyakit yang sudah kronis sebagai pihak memandang ini budaya yang perlu dilakukan transpormasi sejak dini,” harapnya. (Wl)
