KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Sebanyak 22 rumah warga yang mengalami rusak berat di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Binjai, Sumut, telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pembangunan hunian tetap (huntap) dari pemerintah pusat. Rumah-rumah ini menjadi korban banjir besar yang menerjang Kota Binjai pada November 2025.
Seluruh tahapan pendataan dan verifikasi telah rampung, bahkan lokasi rumah sudah dibersihkan. Pembangunan kini tinggal menunggu instruksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus, mengatakan 22 rumah tersebut tercatat dalam Surat Keputusan By Name By Address (SK BNBA). Seluruh calon penerima berada di Kelurahan Mencirim, tepatnya Lingkungan I dan Lingkungan II.
BACA JUGA: Digagas Prabowo, Diakselerasi Satgas PRR, Pemkot Medan Manfaatkan TKD Tambahan Bikin Pasar Murah
“Untuk daerah Binjai, ada 22 rumah sesuai dengan data SK BNBA. Itu berada di Kelurahan Mencirim, Lingkungan I dan Lingkungan II,” ujar Rudi saat diwawancarai, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, pihak ketiga sudah melakukan peninjauan lokasi. Persetujuan calon penerima juga telah ditandatangani sehingga proses selanjutnya tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan.
“Sudah ditinjau pihak ketiga, sampai tanda tangan persetujuan sudah. Tinggal menunggu PPK dari pusat kapan mau dikerjakan. Tinggal pembangunan saja,” jelasnya.
Setiap keluarga penerima bantuan huntap untuk kategori rumah rusak berat mendapatkan alokasi sebesar Rp70 juta. Anggaran tersebut bersumber langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Untuk mendukung percepatan pembangunan, BPBD Kota Binjai juga turun langsung membantu warga membersihkan lokasi rumah yang rusak.
Rudi menyebutkan, pembersihan dilakukan sekitar dua minggu sebelum peninjauan terakhir. Langkah tersebut dilakukan karena sebagian warga tidak memiliki cukup tenaga untuk membersihkan sisa bangunan dan material yang rusak akibat banjir.
“Karena mereka mau mengerjakan tidak ada tenaga, tidak ada orang. Jadi, BPBD ikut membantu membersihkan,” ungkapnya.
Saat ini, sebagian besar warga penerima bantuan masih tinggal sementara di rumah saudara maupun tetangga. Kondisi tersebut membuat kepastian jadwal pembangunan menjadi kebutuhan mendesak.
Bahkan, menurut Rudi, warga hampir setiap hari menghubungi BPBD untuk menanyakan kapan rumah mereka mulai dibangun.
“Masyarakat itu sibuk setiap hari menelepon ke BPBD, menanyakan kapan dibangun. Saya sudah konfirmasi agar segera, tetapi belum tahu sampai kapan. Yang jelas, targetnya tahun ini sampai Desember selesai, begitu informasi yang kami terima,” katanya.
Bencana banjir pada November 2025 menjadi salah satu peristiwa yang meninggalkan kerusakan besar di Kota Binjai.
Rudi menjelaskan, saat itu tiga sungai utama, yakni Sungai Bingai, Sungai Bangkatan, dan Sungai Mencirim, mengalami luapan secara bersamaan.
Akibatnya, sejumlah kawasan permukiman terendam banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar tiga meter di beberapa lokasi, bahkan setinggi atap rumah warga.
Salah satu rumah yang terdampak parah adalah kediaman Nur Laili bersama anaknya, Khalika Nadzira, di Lingkungan I, Kelurahan Mencirim.
Bangunan semi permanen tersebut kini nyaris rata dengan tanah. Sebagian dinding batu telah ambruk, menyisakan rangka bangunan, dinding tepas, dan atap seng.
Untuk mencapai rumah itu, harus melewati gang-gang sempit di tengah permukiman padat penduduk. Di sekitar bangunan masih terlihat sisa material dan perabotan rumah tangga yang rusak akibat terjangan banjir.
Kerusakan rumah keluarga Khalika bermula ketika banjir besar pada 27 November 2025. Luapan Sungai Mencirim membawa lumpur dan arus deras hingga menggenangi rumah sekitar 1,5 meter. Dinding batu tidak mampu menahan tekanan air dan akhirnya ambruk.
Belum sempat seluruh kerusakan diperbaiki, banjir kembali menerjang pada 29 Oktober 2026. Arus air kembali merusak bagian bangunan yang tersisa, termasuk dinding dapur.
Dua kali diterjang banjir dalam kurun waktu kurang dari setahun membuat rumah tersebut semakin tidak layak dihuni.
Sejak banjir pertama, Nur Laili dan anaknya terpaksa meninggalkan rumah. Nur Laili yang sehari-hari mengandalkan pekerjaan mengumpulkan botol plastik kini tinggal bersama keluarga di rumah kerabat.
Rudi juga memaparkan perkembangan penanganan rumah terdampak banjir di Kota Binjai.
Berdasarkan pendataan BPBD, terdapat 37 rumah yang mengalami kerusakan dengan rincian 15 rumah rusak sedang dan 22 rumah rusak berat.
Untuk kategori rusak sedang, sebanyak 14 rumah telah selesai dibangun. Sementara satu rumah lainnya tidak dapat dibangun karena lokasinya berada tepat di kawasan aliran Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Yang rusak sedang, 14 sudah dibangun. Satu lagi gagal karena persis di aliran DAS sehingga tidak bisa dibangun. Uangnya juga sudah dikembalikan. Kalau yang rusak sedang sudah clear, sudah aman. Tinggal yang rusak berat belum dikerjakan,” jelas Rudi.
Ia berharap pemerintah pusat melalui BNPB segera merealisasikan pembangunan 22 rumah rusak berat tersebut agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu.
Pembangunan huntap bagi 22 keluarga di Kelurahan Mencirim direncanakan dilakukan di atas tanah milik masing-masing penerima bantuan atau dengan skema pembangunan di lokasi semula (in-situ), bukan melalui relokasi.
BACA JUGA: Rekomendasi Satgas PRR Usai Jalan Akses Tarutung-Padangsidampuan Terputus
Pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana alam melalui rencana jangka panjang yang terintegrasi.
Langkah ini berada di bawah koordinasi Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Tito menegaskan bahwa penanganan dampak bencana November 2025 merupakan kerja bersama yang didukung oleh anggaran dari masing-masing instansi sesuai kewenangannya.
“Di samping pemerintah pusat bekerja, pemerintah daerah juga bekerja,” ujar Tito belum lama ini.
Untuk mengoptimalkan efisiensi di lapangan, pemerintah membagi sektor penanganan berdasarkan lokasi pembangunan hunian warga terdampak. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab penuh atas pembangunan huntap di kawasan relokasi terpusat atau kompleks baru. Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani pembangunan rumah secara in-situ atau pembangunan kembali di atas tanah milik warga sendiri.
Satgas PRR merencanakan pembangunan total 57.027 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Rinciannya ialah Aceh: 46.506 unit, Sumatera Utara: 6.779 unit, dan Sumatera Barat: 3.742 unit.
Tito Karnavian mengingatkan agar seluruh program yang belum tuntas di tahun anggaran berjalan wajib dilanjutkan pada tahun berikutnya. “Kegiatannya nggak boleh dikurangi karena akan berdampak ke masyarakat,” tegasnya.(*)
Reporter: Ika Fatriya
