TAPANULI SELATAN | KLIKSUMUT.COM – Upaya pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, terus dikebut. Pemerintah membangun bronjong pengaman di ruas Jalan Pardomuan-Mosa, batas Batang Angkola, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, dengan anggaran mencapai Rp1.484.736.000.
Pembangunan yang didukung anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 tersebut menjadi langkah penting untuk mengamankan kembali akses transportasi masyarakat yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor pada November 2025.
Sebagai catatan, TKD Tambahan adalah tambahan dana TKD dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah di luar TKD reguler. Peruntukannya antara lain bagi keperluan mendesak, pemulihan pascabencana, meningkatkan pelayanan publik, menjaga stabilitas fiskal dan operasional daerah.
BACA JUGA: Untung Ada TKD Tambahan, Jembatan Aek Roncitan Dibangun Permanen, Progres Capai 65 Persen
Sejumlah titik di sepanjang jalan penghubung tersebut sebelumnya mengalami longsor, badan jalan tergerus, serta saluran drainase dan gorong-gorong tertimbun material tanah. Kondisi itu sempat mengganggu mobilitas warga sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan.
Pengawas pekerjaan dari Bidang Bina Marga II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan, Syawal Amri Pulungan (27), menjelaskan, pekerjaan pembangunan bronjong dilakukan pada empat hingga lima titik rawan longsor.
“Ini adalah pekerjaan pembangunan bronjong pengaman jalan Pardomuan-Mosa, batas Batang Angkola, Kecamatan Angkola Selatan. Item pekerjaannya berupa pemotongan tanah akibat longsor yang sudah kita lakukan di beberapa titik, sekitar sembilan sampai sepuluh titik,” ungkap Syawal saat ditemui di lokasi pekerjaan.
Selain pembangunan bronjong, penanganan juga mencakup pembersihan dan pencucian saluran drainase yang tertutup material longsor agar aliran air kembali berfungsi.
Untuk keseluruhan pekerjaan, kebutuhan material bronjong diperkirakan mencapai 700 hingga 750 meter kubik.
Syawal menyebutkan, empat titik telah dibersihkan. Sementara pekerjaan konstruksi disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kondisi tanah pada masing-masing lokasi.
Pada titik pertama, bronjong direncanakan memiliki panjang sekitar 12 meter dengan tinggi empat meter. Titik kedua sepanjang 20 meter dan tinggi empat meter.
Kemudian, titik ketiga memiliki panjang sekitar 10 meter berbentuk huruf U dengan tinggi kurang lebih dua meter. Di lokasi ini terdapat box culvert yang sebelumnya tertutup timbunan longsor cukup dalam.
Untuk sementara, aliran air dialihkan melalui pembuatan parit baru agar tidak kembali mengarah ke badan jalan.
Sedangkan titik keempat memiliki panjang sekitar 20 meter dengan tinggi rata-rata empat meter.
Pembangunan bronjong dengan nilai anggaran Rp1.484.736.000 tersebut dilaksanakan oleh CV Lestari dengan masa pengerjaan selama 120 hari.
Pekerjaan mulai berjalan sekitar Oktober 2026 dan ditargetkan rampung pada Desember 2026, apabila tidak terdapat kendala berarti.
Hingga saat ini, progres pekerjaan diperkirakan telah mencapai 25 hingga 30 persen. Sejumlah pekerjaan awal seperti penggalian pondasi bronjong, pemotongan tanah longsor, serta pembersihan saluran drainase telah diselesaikan.
Syawal menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan sempat menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor cuaca, kerusakan alat berat, serta keterbatasan ketersediaan batu yang menjadi material utama pembangunan bronjong.
Meski demikian, kerusakan alat berat telah diperbaiki. Sementara kebutuhan batu telah dikoordinasikan dengan pihak penyedia agar pasokan material tetap terpenuhi.
“Sudah ada kesepakatan dengan pihak penyedia batu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mengingat pekerjaan ini harus diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sempat dilakukan perubahan pekerjaan atau Change Order (CO) menyesuaikan kondisi aktual di lapangan. Namun, perubahan tersebut tidak mengubah pagu anggaran maupun durasi pelaksanaan proyek.
Syawal berharap dukungan anggaran TKD Tambahan dari pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pembangunan bronjong bukan sekadar memperbaiki kerusakan fisik, melainkan juga memberikan perlindungan terhadap badan jalan agar tidak kembali mengalami longsor maupun gerusan air.
“Harapannya dengan adanya program TKD ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani bencana alam, sekaligus meringankan beban APBD. Sesuai judul kegiatan kita, yaitu pengaman jalan, tujuannya agar jalan yang sudah dibangun dan sempat mengalami longsor dapat diamankan kembali dengan bronjong,” ujarnya.
Dengan demikian, masyarakat yang melintasi Jalan Pardomuan-Mosa diharapkan tidak lagi merasa waswas dan dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman serta nyaman.
Pembangunan bronjong tersebut merupakan bagian dari program percepatan pemulihan pascabencana melalui TKD Tambahan 2026 di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan total alokasi mencapai Rp255,89 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp153,58 miliar dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana umum, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
Selain itu, anggaran juga mencakup pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sebesar Rp12,78 miliar, pemulihan sosial dan ekonomi Rp55,15 miliar, rehabilitasi rumah ibadah Rp300 juta, peningkatan pelayanan publik Rp1,19 miliar, serta kesiapsiagaan bencana Rp7,29 miliar.
Sementara alokasi lainnya sebesar Rp25,58 miliar digunakan untuk memenuhi kewajiban belanja wajib.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, hingga 30 Oktober 2026 realisasi TKD Tambahan di Kabupaten Tapanuli Selatan tercatat Rp46,9 miliar atau 18,35 persen dari total anggaran sekitar Rp255,9 miliar.
Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, sebelumnya berharap dukungan pemerintah pusat untuk pemulihan daerah terdampak bencana dapat berlanjut secara bertahap hingga 2028.
Hal itu diperlukan mengingat kemampuan fiskal daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), turut tertekan akibat dampak bencana sehingga pemulihan infrastruktur dan perekonomian tidak dapat sepenuhnya bergantung pada APBD.
Pemulihan Jalan Pardomuan-Mosa menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam menangani dampak bencana di Sumatera Utara.
Melalui dukungan pemerintah pusat berupa TKD Tambahan 2026, pemerintah daerah terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor.
Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, yang menekankan penguatan infrastruktur serta pengendalian risiko bencana.
Pembangunan bronjong juga mencerminkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, yakni membangun kembali infrastruktur dengan memperhatikan aspek keselamatan, pengurangan risiko bencana, dan keberlanjutan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, penanganan pascabencana mengatakan penanganan bencana membutuhkan kerja keras dan waktu karena dampaknya sangat luas.
Pemerintah, menurut Tito, tidak akan berhenti melakukan penanganan demi menyelamatkan masyarakat.
Ia juga mendorong Pemda untuk mengoptimalkan realisasi TKD Tambahan. Menurut dia, TKD Tambahan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,64 triliun untuk provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
BACA JUGA: Rehab Trotoar Jalan Adam Malik Rp4,5 Miliar Pakai TKD Tambahan, Dilengkapi Jalur Khusus Disabilitas
Tambahan TKD tersebut diberikan kepada daerah terdampak bencana secara langsung maupun tidak.
Tito menegaskan, tambahan TKD tersebut perlu segera dimanfaatkan secara optimal. Daerah terdampak diminta memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.
“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan Keuangan ke Daerah Sumatera secara virtual dari Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, belum lama ini.
Melalui pembangunan bronjong ini, negara tidak hanya memperbaiki jalan yang rusak, tetapi juga berupaya memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
Harapannya, konektivitas antarwilayah kembali pulih, mobilitas ekonomi masyarakat berjalan lancar, dan infrastruktur yang dibangun menjadi lebih kuat menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. (*)
Reporter: Ika Fatriya
1 Komentar