KLIKSUMUT.COM | TAPANULI SELATAN – Program Gerakan 1.000 Kolam yang digagas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mulai memperlihatkan hasil nyata dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Di Desa Sanggapati, Kecamatan Angkola Timur, Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) Maju Jaya berhasil mengembangkan budi daya ikan air tawar dengan hasil yang cukup menggembirakan, khususnya ikan nila.
Bahkan, hasil budi daya tersebut kini mulai memiliki kepastian pasar. Pokdakan Maju Jaya telah menjalin kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memasok ikan nila dalam mendukung kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan ini menjadi gambaran nyata kehadiran negara dalam memulihkan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Bantuan tidak hanya diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur dan rumah warga, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi produktif agar masyarakat kembali memiliki sumber penghasilan.
Kepala Desa Sanggapati, Sulaiman Sinaga (50), menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, atas realisasi program bantuan kolam yang dinilai sangat membantu perekonomian masyarakat.
“Atas nama masyarakat Desa Sanggapati, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati. Bantuan program 1.000 kolam ini benar-benar terbukti membantu perekonomian masyarakat kami,” ujar Sulaiman saat ditemui di lokasi budi daya ikan Pokdakan Maju Jaya, Rabu (4/11/2026).
Pengembangan budi daya ikan di Desa Sanggapatii mendapat dukungan dari dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan, yaitu tambahan alokasi TKD dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu di luar TKD reguler. Peruntukannya ditujukan pada keperluan mendesak, pemulihan pascabencana, pelayanan publik dan menjaga stabilitas fiskal dan operasional daerah.
Dinas Perikanan Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat alokasi TKD Tambahan untuk sektor perikanan sekitar Rp10 miliar. Anggaran ini antara lain mendukung pembangunan kolam serta penyediaan benih dan pakan ikan.
Pemkab Tapanuli Selatan mendapat TKD Tambahan sebesar Rp255 miliar pada tahun 2026, yang digunakan antara lain untuk penanganan dampak bencana, baik pada sektor ekonomi maupun infrastruktur. Pemanfaatannya mencakup pemulihan mata pencaharian masyarakat serta perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi secara bertahap.
Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, TKD Tambahan Kabupaten Tapsel yang sudah terealisasi per 30 Oktober 2026 sebesar Rp46,9 miliar. Itu setara dengan 18,35 persen dari total TKD Tambahan yang diperoleh.
Selain mendapat dukungan dari TKD Tambahan, Gerakan 1000 Kolam juga mendapat pendampingan penyuluh perikanan, serta akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga nol persen. Lebih dari itu juga disediakan akses akses pasar.
Menurut Sulaiman, kondisi alam Desa Sanggapati sangat mendukung pengembangan budi daya ikan air tawar. Dari dua jenis ikan yang dikembangkan, yakni nila dan ikan mas, pertumbuhan ikan nila sejauh ini menunjukkan hasil paling memuaskan.
Bahkan, sejumlah ikan nila yang dipelihara telah mencapai bobot sekitar satu hingga tiga kilogram per ekor. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa potensi perikanan budi daya di desa itu cukup menjanjikan.
“Alhamdulillah, perkembangan ikan di sini sangat baik. Khususnya ikan nila, pertumbuhannya sangat cocok dengan kondisi lingkungan Desa Sanggapati. Ada yang sudah mencapai satu kilogram, bahkan ada yang dua sampai tiga kilogram per ekor,” ungkapnya.
Sulaiman menjelaskan, pembangunan kolam budi daya ikan di Desa Sanggapati dimulai sejak November 2025 melalui kegiatan penggalian dan pencetakan kolam. Proses pembangunan rampung pada Desember 2025.
Setelah kolam selesai dibangun, kelompok belum langsung melakukan penebaran benih karena kondisi tanah masih membutuhkan waktu untuk memadat, terlebih saat itu memasuki musim penghujan.
Penebaran benih pertama akhirnya dilakukan pada Mei 2026.
Secara keseluruhan, terdapat 18 kolam yang dibangun di atas lahan sekitar 5.000 meter persegi. Namun, karena mempertimbangkan kondisi lahan yang sebagian dinilai rawan longsor, pemerintah desa bersama kelompok baru mengaktifkan 14 kolam.
Setiap kolam memiliki ukuran 10 x 20 meter atau seluas 200 meter persegi, dengan kedalaman sekitar satu meter.
“Dari 18 kolam yang tersedia, saat ini baru 14 yang kami operasikan karena ada bagian lokasi yang agak rawan longsor. Untuk penebaran, masing-masing kolam sekitar 1.000 ekor. Kami tidak mau terlalu padat karena masih tahap awal pengembangan,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan pendataan penyuluh perikanan, kegiatan pembesaran tercatat menggunakan 15 kolam dengan total 15.000 benih ikan, terdiri dari 9.000 ekor ikan nila dan 6.000 ekor ikan mas.
Kelompok yang beranggotakan 12 orang tersebut juga mendapatkan dukungan pakan sebanyak 90 sak dengan berat masing-masing 30 kilogram atau total sekitar 2,7 ton.
Dalam menjalankan usaha budi daya, Sulaiman mengakui terdapat sejumlah tantangan. Namun, secara umum kendala yang dihadapi kelompok masih relatif minim.
Ketersediaan air yang mengalir sepanjang waktu menjadi salah satu keunggulan lokasi tersebut. Sementara gangguan hewan liar seperti biawak sejauh ini masih dapat diatasi oleh anggota kelompok.
Dari sisi komoditas, ikan nila dinilai lebih unggul dibandingkan ikan mas berdasarkan perkembangan selama masa pemeliharaan.
Adapun kebutuhan yang saat ini menjadi perhatian kelompok adalah ketersediaan oksigen atau peralatan pendukung aerasi untuk membantu proses penanganan ikan menjelang panen.
“Kendala air tidak ada karena alirannya lancar. Kalau hama seperti biawak masih bisa kami atasi. Yang kami butuhkan saat ini terutama dukungan oksigen untuk persiapan panen nanti,” katanya.
Tidak hanya berfokus pada produksi, Pokdakan Maju Jaya juga telah memikirkan keberlanjutan usaha melalui kepastian pemasaran hasil panen.
Sulaiman mengungkapkan, pihaknya telah menandatangani MoU dengan tiga SPPG di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memasok ikan nila bagi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pasar MBG memiliki keunggulan dari sisi kemampuan menyerap hasil panen dalam jumlah besar sekaligus.
Berdasarkan informasi harga yang diterima kelompok, pembelian melalui SPPG diperkirakan mencapai Rp38.000 per kilogram. Sementara harga di pasar umum atau tradisional dapat mencapai Rp40.000 per kilogram.
Meski harga pasar umum berpotensi lebih tinggi, penjualan melalui SPPG dinilai lebih menjanjikan karena volume penyerapan dapat mencapai sekitar 300 kilogram dalam satu kali pengiriman.
“Kalau menurut saya, pemasaran ke MBG lebih bagus. Walaupun harga yang kami dengar sekitar Rp38.000 per kilogram, mereka bisa menampung sampai 300 kilogram sekali pengiriman. Kalau di pasar umum memang bisa Rp40.000, tetapi belum tentu habis banyak dan ada risiko ikan mati kalau terlalu lama menunggu pembeli,” jelas Sulaiman.
Kerja sama dengan tiga SPPG tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kelompok untuk memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan pendapatan anggota.
Program budi daya ikan di Desa Sanggapati merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana yang melanda wilayah Sumatera pada 2025.
Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali rumah warga. Pemulihan sumber mata pencaharian masyarakat juga menjadi prioritas agar warga dapat kembali produktif.
Menurut Gus Irawan, bencana yang terjadi pada 2025 menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan tempat tinggal sekaligus pekerjaan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendorong Gerakan 1.000 Kolam sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Program tersebut dilengkapi penyediaan kolam, benih ikan, pakan, pendampingan penyuluh perikanan, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga nol persen, serta pembukaan akses pasar melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Program Makan Bergizi Gratis.
Gus Irawan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan budi daya ikan harus mempertimbangkan kesiapan lokasi.
Sejumlah hunian tetap (huntap) yang telah selesai dibangun belum dapat menerima bantuan kolam bundar karena keterbatasan sumber air. Sementara beberapa lokasi lainnya belum siap karena pembangunan hunian tetap belum dimulai.
Dengan kondisi tersebut, alokasi anggaran kemudian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan lainnya agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Pemkab Tapsel juga memastikan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp255 miliar untuk menangani dampak bencana, baik pada sektor ekonomi maupun infrastruktur.
Perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dilakukan secara bertahap untuk memulihkan aktivitas masyarakat.
Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera berulang kali mengingatkan daerah terdampak bencana untuk mempercepat realisasi tambahan dana TKD.
“Karena ini uang tambahan TKD, spesifik itu adalah untuk menangani bencana. Sudah dikasih besar-besar Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan,” tegas Tito.
Menurut Tito, tambahan TKD harus segera diarahkan untuk kebutuhan pemulihan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Prioritasnya mencakup perbaikan layanan dasar, konektivitas, hunian, hingga pemulihan mata pencaharian warga.
Tito menambahkan kebijakan penambahan TKD merupakan realisasi dari usulan Mendagri Tito kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Tujuannya ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan penambahan TKD kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak.
“Beliau (Presiden Prabowo) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana provinsi,” kata Tito.
Saat ini, kebijakan penambahan TKD telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 59 Tahun 2026. Adapun Mendagri Tito telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengatur teknis penggunaannya.
Menurut Tito, daerah terdampak diminta memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.
“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Tito.
Sementara itu, keberhasilan pengembangan budi daya ikan di Desa Sanggapati juga tidak terlepas dari pendampingan penyuluh perikanan.
Nopri Bangun Harahap, penyuluh perikanan Balai Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan Medan yang bertugas di Kabupaten Tapanuli Selatan, menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan sejak identifikasi potensi wilayah, pembentukan kelompok, hingga pembinaan teknis di lapangan.
BACA JUGA: Sejalan Arahan Kasatgas PRR, TPT di Sibolangit Dibangun untuk Pemulihan Pascalongsor
Pendampingan meliputi pemantauan pertumbuhan ikan, pengelolaan kolam, serta pemberian penyuluhan kepada anggota kelompok agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan dukungan sumber air yang memadai dan ketersediaan lahan, Desa Sanggapati dinilai memiliki potensi untuk terus mengembangkan sektor perikanan air tawar.
Program tersebut juga diharapkan mampu mendorong masyarakat lain untuk membentuk kelompok pembudi daya ikan baru.
Ke depan, hasil penjualan ikan diharapkan dapat diputar kembali sebagai tambahan modal untuk memperluas usaha dan membangun kolam baru tanpa harus terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Harapan kami, setelah mendapatkan bantuan program 1.000 kolam ini, ke depan kelompok bisa mandiri. Dari hasil usaha nanti kami ingin menambah modal, membangun kolam lagi tanpa harus menunggu bantuan pemerintah. Kami sangat bangga karena program ini benar-benar membantu masyarakat,” kata Sulaiman.(*)
Reporter: Ika Fatriya
