KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera menunjukkan perkembangan. Seluruh ruas jalan nasional dan jembatan nasional terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dilaporkan telah kembali fungsional hingga Sabtu (24/10/2026).
Berdasarkan laporan harian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, sebanyak 107 ruas jalan nasional terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali fungsional. Rinciannya, 46 ruas di Aceh, 30 ruas di Sumut, dan 31 ruas di Sumbar.
Pemulihan jembatan nasional juga mencapai seluruh titik terdampak yang tercatat dalam laporan. Dari total 43 jembatan nasional, sebanyak 23 jembatan berada di Aceh, tujuh di Sumut, dan 13 di Sumbar. Seluruhnya dilaporkan telah kembali fungsional.
Meski akses jalan nasional telah pulih, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih berlanjut pada jalan dan jembatan daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
BACA JUGA: Dianggarkan Rp6,1 M dari TKD Tambahan, Jalan Longsor di Sibolangit Ditarget Pulih Desember 2026
Data Satgas PRR Sumatera menunjukkan, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah ruas jalan daerah terdampak terbanyak, yakni 1.638 ruas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.545 ruas telah fungsional, sedangkan 93 ruas lainnya masih belum tercatat fungsional.
Di Sumatera Utara, dari 616 ruas jalan daerah terdampak, sebanyak 607 ruas telah kembali fungsional. Dengan demikian, masih terdapat sembilan ruas yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, di Sumatera Barat terdapat 167 ruas jalan daerah terdampak. Sebanyak 139 ruas telah fungsional, sedangkan 28 ruas lainnya masih dalam proses pemulihan.
Kondisi serupa terjadi pada jembatan daerah. Di Aceh, dari 655 jembatan terdampak, sebanyak 386 unit telah fungsional. Di Sumut, sebanyak 344 dari 366 jembatan terdampak telah kembali fungsional.
Adapun di Sumbar, dari 163 jembatan daerah terdampak, sebanyak 97 unit telah fungsional.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan infrastruktur daerah masih membutuhkan perhatian, terutama untuk memastikan akses transportasi masyarakat kembali normal.
Untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat, Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat (TNI AD) terus melaksanakan pembangunan dan pemasangan jembatan di tiga provinsi terdampak.
Di Aceh, pembangunan 60 unit jembatan Bailey mencatat 48 unit telah selesai, sementara 12 unit masih dalam proses pemasangan. Sementara itu, seluruh 137 unit jembatan Armco dilaporkan telah selesai dibangun.
Untuk kategori jembatan perintis, dari 110 unit yang tercatat dalam laporan, sebanyak 60 unit telah selesai dan 50 unit masih dalam proses pemasangan.
Di Sumatera Utara, pembangunan 31 unit jembatan Bailey mencatat 19 unit telah selesai, sedangkan 12 unit lainnya masih dalam pengerjaan. Seluruh 77 unit jembatan Armco juga telah selesai dibangun.
Adapun pembangunan jembatan perintis atau jembatan gantung di Sumut mencakup 111 unit. Sebanyak 62 unit telah selesai, sementara 49 unit masih dalam proses pemasangan.
Di Sumatera Barat, sebanyak 13 dari 16 unit jembatan Bailey telah selesai dibangun, sedangkan tiga unit masih dalam proses pemasangan. Seluruh 30 unit jembatan Armco dilaporkan selesai.
Sementara itu, pembangunan jembatan perintis di Sumbar mencatat 27 unit telah selesai. Namun, laporan juga menyebutkan empat unit masih dalam proses pengerjaan.
Selain TNI AD, Satgas Jembatan Polri turut mendukung pemulihan infrastruktur melalui pembangunan jembatan perintis dan Bailey untuk membuka kembali akses masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Di Aceh, sebanyak 21 dari 22 unit jembatan perintis telah selesai dibangun. Satu unit lainnya di Desa Samarena, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, masih dalam pengerjaan dengan progres 60 persen.
Polri juga melaporkan seluruh empat unit jembatan Bailey yang dibangun di Aceh telah selesai.
Di Sumatera Utara, sebanyak 80 dari 82 unit jembatan perintis telah selesai dibangun. Dua unit lainnya masih dalam proses pengerjaan di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan.
Sementara di Sumatera Barat, pembangunan jembatan perintis mencatat 10 dari 14 unit telah selesai, sedangkan empat unit lainnya masih dalam tahap perencanaan.
Untuk jembatan Bailey di Sumbar, dua dari empat unit telah selesai dibangun dan dua unit lainnya masih dalam tahap perencanaan.
Pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan konektivitas antardaerah, khususnya di lokasi yang aksesnya terganggu akibat banjir dan longsor.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menyampaikan bahwa pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan positif.
Pemulihan dilakukan secara bertahap, mencakup pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur strategis, hingga pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak.
Tito menegaskan, salah satu prioritas pemerintah ke depan adalah mempermanenkan infrastruktur yang rusak akibat bencana, terutama jalan dan jembatan, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar akses masyarakat tidak hanya kembali terbuka sementara, tetapi juga memiliki infrastruktur yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran hingga 2028 sebesar Rp100,1 triliun.
Anggaran tersebut mencakup kebutuhan 33 kementerian/lembaga, terdiri atas 23 kementerian/lembaga utama dan 10 kementerian/lembaga pendukung.
Selain itu, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak dan mempercepat pemulihan.
Tito mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan anggaran tersebut secara optimal sehingga penanganan infrastruktur dan pemulihan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih cepat.
Dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Tito mengatakan tambahan TKD tersebut diperjuangkan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito.
Kembalinya seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak ke kondisi fungsional menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan pascabencana di Sumatera.
Namun, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Puluhan ruas jalan daerah dan ratusan jembatan daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih memerlukan penanganan agar dapat kembali digunakan secara optimal.
Penyelesaian infrastruktur tersebut menjadi penting untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi barang dan kebutuhan pokok, serta akses menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.
Satgas PRR Sumatera bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri terus melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Data laporan harian per 24 Oktober 2026 tersebut menjadi gambaran perkembangan pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus menunjukkan pekerjaan yang masih harus diselesaikan agar aktivitas masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal. (*)
Reporter: Ika Fatriya
2 Komentar