KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Sebanyak 14 rumah warga yang mengalami kerusakan sedang akibat banjir di Kota Binjai, Sumatera Utara, telah selesai diperbaiki melalui bantuan dana stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp30 juta per kepala keluarga (KK).
Bantuan pemerintah pusat tersebut menjadi angin segar bagi warga yang rumahnya rusak diterjang banjir pada akhir 2025. Melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, para korban kini dapat kembali menempati rumah dengan kondisi yang lebih layak.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai, Rudi Iskandar Baroes, menjelaskan bahwa awalnya terdapat 15 rumah rusak sedang yang masuk dalam pendataan. Namun, satu rumah tidak dapat direhabilitasi karena lokasinya berada tepat di pinggiran sungai sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun kembali.
BACA JUGA: TKD Tambahan Rp1,48 Miliar Digelontorkan untuk Bronjong Pengaman Jalan Pardomuan-Mosa Tapsel
“Dari 15 rumah, satu gagal karena rumahnya itu pas di pinggiran sungai, jadi tidak bisa dibangun. Jadi total 14 rumah,” ungkap Rudi.
Dia menyebutkan, masing-masing penerima memperoleh bantuan Rp30 juta yang langsung ditransfer ke rekening masyarakat melalui Bank BRI. Sementara BPBD bertugas melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan.
Proses pendataan hingga pencairan bantuan dimulai sekitar April 2026. Selanjutnya, pengerjaan rehabilitasi rumah mulai dilaksanakan dan seluruh 14 rumah tersebut telah selesai diperbaiki pada akhir Juni 2026.
Adapun rumah penerima bantuan tersebar di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Mencirim, Kelurahan Payaroba, dan Kelurahan Setia.
Rumah-rumah tersebut berada di kawasan yang terdampak luapan Sungai Mencirim, Sungai Bingai, dan Sungai Bangkatan.
Rudi mengungkapkan, banjir yang melanda kawasan tersebut pada akhir 2025 memiliki dampak cukup parah. Ketinggian air bahkan mencapai sekitar tiga meter dan merendam permukiman warga selama kurang lebih 12 jam.
Kerusakan rumah warga bervariasi, mulai dari dinding rumah yang hancur, jendela rusak, hingga atap seng yang sebagian terlepas akibat terjangan banjir.
Dalam proses penyaluran bantuan, BPBD Kota Binjai melakukan pendataan dan verifikasi terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan.
Dokumen kepemilikan dan administrasi rumah turut diperiksa sebelum data penerima diajukan kepada pemerintah pusat. Proses tersebut juga melibatkan pimpinan daerah dan unsur Forkopimda, termasuk Kejaksaan dan Wali Kota Binjai.
“Peran kita selain mengevakuasi, juga mendata rumah-rumah yang rusak, jebol dindingnya dan lainnya. Kemudian kita verifikasi, kita lihat surat-suratnya, lalu data tersebut diajukan ke pusat,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera per 22 Oktober 2026, pemerintah melalui BNPB telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp748,935 miliar untuk bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Khusus Provinsi Sumatera Utara, alokasi anggaran mencapai Rp71,82 miliar.
Data tersebut mencatat sebanyak 3.560 unit rumah mengalami kerusakan pascabencana di Sumatera Utara, terdiri atas 2.332 rumah rusak ringan dan 1.228 rumah rusak sedang.
Besaran bantuan stimulan yang disiapkan pemerintah yakni Rp15 juta per KK untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta per KK untuk rumah rusak sedang.
Sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan skema penanganan melalui pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Hunian Sementara (Huntara), atau Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.
Program bantuan rehabilitasi rumah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di wilayah Sumatera.
Satgas PRR berperan mengawasi dan mengoordinasikan penyaluran dana stimulan BNPB agar bantuan berdasarkan data penerima by name by address dapat disalurkan secara transparan dan tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, sebelumnya meminta seluruh kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran mempercepat pelaksanaan program pemulihan.
BACA JUGA: Untung Ada TKD Tambahan, Jembatan Aek Roncitan Dibangun Permanen, Progres Capai 65 Persen
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp39 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp29 triliun telah disetujui untuk kementerian dan lembaga.
Adapun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026-2028 mencakup kebutuhan anggaran sekitar Rp100,1 triliun.
Melalui percepatan program tersebut, pemerintah menargetkan pemulihan rumah warga, fasilitas publik, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
Bagi warga Binjai seperti Wiwit Susanti, bantuan rehabilitasi rumah bukan sekadar memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga membuka kembali kesempatan untuk menjalani kehidupan dan mencari nafkah setelah dihantam bencana banjir. (*)
Reporter: Ika Fatriya
