KLIKSUMUT.COM | PADANGSIDIMPUAN – Setelah lebih dari setahun rusak, terdampak bencana banjir dan longsor, Kantor Kelurahan Sitamiang Baru akhirnya memasuki tahap rehabilitasi. Kantor yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara itu dibangun dengan alokasi anggaran Rp397,5 juta. Rehabilitasi mencakup pekerjaan memperbaiki bangunan yang rusak sekaligus menangani area belakang kantor yang berbatasan langsung dengan tebing curam.
Rehabilitasi kantor lurah tersebut menjadi langkah penting untuk memulihkan fasilitas pelayanan publik yang terdampak longsor pada Maret 2025. Selama bangunan belum dapat digunakan secara optimal, aparatur kelurahan harus berpindah-pindah lokasi pelayanan agar kebutuhan administrasi masyarakat tetap terpenuhi.
Pantauan di lokasi pada Rabu (21/10/2026) menunjukkan sejumlah pekerja mulai melakukan pembenahan pada bangunan lama. Bagian atap yang sebelumnya mengalami kerusakan telah dibongkar untuk diganti dengan rangka baru. Sementara itu, pekerjaan penggalian tanah berlangsung di sisi belakang gedung yang berhadapan langsung dengan tebing.
Para pekerja terlihat menggunakan cangkul dan sekop untuk menggali serta mengikis tanah yang bercampur bebatuan. Area tersebut dipersiapkan untuk pekerjaan dek penahan tebing sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko longsor ketika hujan deras kembali mengguyur kawasan itu.
BACA JUGA: Dianggarkan Rp397,5 Juta, Kantor Lurah yang Diterjang Banjir Longsor Diperbaiki Usai Setahun Lebih
Bangunan kantor lurah yang ada saat ini relatif kecil, dengan ukuran sekitar 4 x 6 meter. Karena itu, rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak agar fasilitas pemerintahan tersebut dapat kembali difungsikan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Direktur CV Madani, Irwan (48), kontraktor yang menjadi pelaksana rehabilitasi, mengatakan proyek rehabilitasi Kantor Kelurahan Sitamiang Baru dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp397.500.000 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Padangsidimpuan.
Anggaran tersebut berasal dari dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan, yaitu alokasi dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di luar pagu alokasi reguler. Dana ini dipakai untuk mendukung pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam (seperti rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar, drainase, irigasi, serta fasilitas publik).
Menurut Irwan, pekerjaan dimulai pada 5 Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada 23 Desember 2026.
Ia menjelaskan, progres rehabilitasi diperkirakan masih berada di angka 10 persen. Meski demikian, pihak kontraktor tetap menargetkan pekerjaan selesai sesuai jadwal, bahkan berharap dapat merampungkannya lebih cepat.
“Ya, kalau bisa di bawah itu,” katanya ketika ditanya mengenai kemungkinan penyelesaian pekerjaan sebelum batas waktu kontrak.
Terkait kendala di lapangan, Irwan menyebut sejauh ini belum ada hambatan berarti. Namun, kondisi tanah menjadi salah satu tantangan dalam proses penggalian untuk pekerjaan di sekitar bangunan.
“Kendala belum ada, cuma masalah tanah ini. Penggalian tanah, karena kita pikir tanah lembut, rupanya keras. Ada banyak batu,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat pekerjaan penggalian membutuhkan penanganan yang menyesuaikan karakteristik tanah di lokasi. Terlebih, area belakang kantor berdekatan dengan tebing yang sebelumnya menjadi sumber longsoran dan merusak bangunan.
Pelayanan Kelurahan Sempat Dialihkan ke Rumah Warga
Kerusakan Kantor Kelurahan Sitamiang Baru bermula ketika banjir dan longsor melanda kawasan tersebut pada Maret 2025. Saat kejadian, dua pohon karet yang berada di belakang kantor tumbang bersamaan dengan material tanah yang longsor.
Material longsoran dan pohon tumbang menghantam bagian belakang bangunan. Akibatnya, atap kantor mengalami kerusakan parah, sedangkan dinding belakang gedung hancur.
Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan administrasi masyarakat. Ketika hujan deras kembali turun, air merembes melalui bagian atap yang rusak dan masuk ke dalam ruangan.
Di sisi lain, keberadaan tebing curam tepat di belakang gedung menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan longsor susulan.
Kondisi itu membuat kantor lurah tidak lagi nyaman digunakan. Aktivitas aparatur, pelayanan administrasi, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan fasilitas yang tersedia.
Setelah bencana terjadi, pelayanan masyarakat Kelurahan Sitamiang Baru sempat dialihkan ke rumah salah seorang staf kelurahan. Langkah tersebut dilakukan agar warga tetap dapat mengurus kebutuhan administrasi meskipun kantor utama mengalami kerusakan.
Sekitar Juni 2025, aparatur kelurahan sempat kembali menempati kantor lama. Namun, kondisi bangunan yang belum sepenuhnya pulih membuat aktivitas kerja tetap menghadapi kendala, terutama ketika hujan turun dan air merembes ke dalam ruangan.
Kerusakan fasilitas juga membatasi pelaksanaan sejumlah kegiatan kemasyarakatan, termasuk pembinaan warga, kegiatan kader, serta aktivitas kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kini, selama proses rehabilitasi berlangsung, pelayanan masyarakat dialihkan ke Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada tidak jauh dari kantor lurah. Pemanfaatan fasilitas tersebut dilakukan setelah pihak kelurahan berkoordinasi dengan dinas terkait dan memperoleh izin dari pengelola Pustu.
Lokasi yang berdekatan dengan kantor lama diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
Penggunaan Pustu menjadi solusi sementara agar kegiatan administrasi pemerintahan tetap berjalan hingga rehabilitasi kantor lurah selesai.
Salah satu aspek penting dalam pekerjaan rehabilitasi ini adalah penanganan area belakang bangunan yang berbatasan langsung dengan tebing. Lokasi tersebut menjadi perhatian karena longsor pada Maret 2025 sebelumnya menyebabkan kerusakan serius pada bagian belakang kantor.
Berdasarkan pantauan di lapangan, penggalian tanah dilakukan pada area yang dipersiapkan untuk pembangunan dek penahan tebing. Pekerjaan tersebut diharapkan membantu mengurangi risiko pergerakan tanah yang dapat mengancam bangunan ketika hujan deras terjadi.
Meski demikian, efektivitas penanganan lereng nantinya bergantung pada kesesuaian konstruksi dengan kondisi tanah, sistem drainase, dan kebutuhan teknis di lokasi.
Dengan kondisi tanah yang keras dan banyak mengandung batu, pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian agar tahapan penggalian dan konstruksi dapat berjalan sesuai perencanaan.
Rehabilitasi ini diharapkan tidak sekadar memperbaiki bagian bangunan yang rusak, tetapi juga mendukung pemulihan fungsi kantor lurah sebagai fasilitas pelayanan publik.
Bagi masyarakat Sitamiang Baru, selesainya rehabilitasi kantor lurah menjadi hal yang dinantikan. Selama lebih dari setahun setelah bencana, warga harus menyesuaikan diri dengan perubahan lokasi pelayanan, sementara aparatur kelurahan bekerja di tengah keterbatasan fasilitas.
Selain pemulihan bangunan yang sedang dikerjakan, terdapat pula harapan agar kantor lurah ke depan dapat dikembangkan menjadi bangunan bertingkat.
Penambahan lantai diharapkan dapat menyediakan ruang pertemuan yang lebih memadai untuk musyawarah kelurahan, kegiatan Posyandu, pertemuan PKK, serta aktivitas kader dan masyarakat lainnya. Fasilitas pendukung seperti musala juga menjadi bagian dari harapan pengembangan kantor pada masa mendatang.
Rencana pembangunan lantai dua tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti pada 2027. Namun, rencana itu berbeda dari proyek rehabilitasi yang sedang berlangsung, yang saat ini difokuskan pada pembenahan bangunan terdampak bencana.
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sitamiang Baru sejalan dengan kebutuhan pemulihan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, pemulihan sarana dan prasarana pemerintahan menjadi salah satu bagian penting untuk menjamin keberlangsungan fungsi administrasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Kerusakan gedung pemerintahan dapat menghambat pelayanan administrasi, pendataan, dan koordinasi penanganan bencana. Karena itu, rehabilitasi fasilitas publik menjadi bagian dari upaya mengembalikan tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat.
Mengingat dana rehablitasi kantor kelurahan Sitamiang Baru berasal dari TKD Tambahan, proyek ini termasuk dalam perhatian dan monitoring Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Satgas PRR melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan memonitoring untuk mengawal agar anggaran TKD Tambahan benar-benar terserap dan tepat sasaran untuk pemulihan bencana di daerah.
Dalam kesempatan terpisah, Kasatgas PRR, Tito Karnavian, meminta jajaran Satgas memastikan pelaksanaan program-program agar tidak tertunda. Tito juga meminta Satgas melakukan pemantauan langsung ke daerah secara berkala.
Selain mengecek pekerjaan rehab-rekon, ia meminta Satgas mengidentifikasi persoalan di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat yang belum masuk dalam program awal. Menurutnya, pemantauan juga perlu dilakukan terhadap realisasi tambahan anggaran yang telah diberikan kepada Pemda. Dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
“Jadi selain pusat juga bekerja K/L yang sudah turun, daerah yang sudah dapat uang ini juga bergerak,” ujarnya, dikutip dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri, 21 Agustus 2026.
.Tito menegaskan, percepatan rehab-rekon harus terus dikawal, baik pada tingkat K/L maupun Pemda. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Memulihkan Fungsi sebagai Fasilitas Publik
Dengan nilai kontrak Rp397,5 juta dan masa pelaksanaan mulai 5 Oktober hingga 23 Desember 2026, rehabilitasi Kantor Kelurahan Sitamiang Baru kini menjadi bagian dari upaya mengembalikan fasilitas pemerintahan yang rusak akibat longsor.
Progres pekerjaan yang diperkirakan mencapai 10 persen menunjukkan proses rehabilitasi masih berada pada tahap awal berdasarkan keterangan kontraktor. Tantangan kondisi tanah di area belakang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan selama pekerjaan berlangsung.
Masyarakat kini menantikan penyelesaian proyek agar pelayanan administrasi dan kegiatan kemasyarakatan dapat kembali berlangsung di gedung kantor lurah.
Lebih dari sekadar memperbaiki atap dan dinding yang rusak, rehabilitasi ini diharapkan dapat memulihkan fungsi fasilitas publik yang selama ini menjadi pusat pelayanan warga Sitamiang Baru.
Setelah melewati masa pelayanan sementara di rumah staf dan Pustu, kantor lurah tersebut diharapkan kembali menjadi tempat yang layak bagi aparatur untuk bekerja dan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan. (*)
Reporter: Ika Fatriya
